• News

  • Peristiwa

Emak-Emak Berbaju Orange Geruduk Balaikota: Lengserkan Anies! Janji-janjinya Omong Kosong!

Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Jaga Indonesia (GJI) berunjuk rasa di depan Gedung Balaikota Jakarta, Rabu (15/7/2020) siang.
Netralnews/Adiel Manafe
Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Jaga Indonesia (GJI) berunjuk rasa di depan Gedung Balaikota Jakarta, Rabu (15/7/2020) siang.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Jaga Indonesia (GJI) berunjuk rasa di depan Gedung Balaikota Jakarta, Rabu (15/7/2020) siang.

Didominasi emak-emak, massa yang mengenakan baju orange bertuliskan 'lengser' itu mendesak Anies mundur dari kursi gubernur.

"Turunkan Anies, lengserkan! Lengserkan! Jakarta makin hancur dipimpin kamu," teriak massa aksi.

Alasan mereka mendesak Anies lengser, karena berbagai kebijakannya dinilai hanya menyengsarakan warga Jakarta dan janji-janji Anies di kampenye Pilkada DKI 2017 lalu tidak ada yang terealisasi.

"Kebijakan-kebijakan dia, janji-janjinya itu semua omong kosong. Tidak ada satupun janji-janjinya yang terealisasi," tegas orator aksi di atas mobil komando.

Salah satu janji Anies yang disebut omong kosong, disebut orator, yakni soal penolakan reklamasi.

Menurutnya, Anies di Pilkada DKI menentang keras reklamasi era gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok), namun setelah terpilih dan memimpin Jakarta, ia justru memberi izin reklamasi perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan).

"Saat kampanye dia mengatakan 'tolak reklamasi.' Apa yang terjadi saat ini? Dia beri izin reklamasi. Dia (Anies)membuat suatu alibi untuk merayu warga Jakarta dengan janji membangun Museum Nabi," ungkap orator.

"Sudahlah, stop Pak Anies, jangan bodohi warga, jangan bodohi warga, kita tidak sebodoh yang kalian pikirkan. Nanti setelah reklamasi, museum Nabi juga nggak jadi kok. Bulshit-lah semuanya itu!" serunya.

Selain reklamasi, orator juga menyinggung kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020. Ia mengatakan, gara-gara kebijakan Pemprov DKI membuat mekanisme usia sebagai faktor penentu dominan penerimaan siswa baru, banyak calon siswa berusia muda yang terlantar karena tidak mendapat sekolah negeri.

Sementara di satu sisi, kata orator, untuk mengenyam pendidikan di sekolah swasta membutuhkan biaya yang cukup besar dan tentunya hal tersebut menyulitkan orang tua murid yang kurang mampu.

"Sekarang bagaimana nasib anak-anak kami yang karena materi mereka tidak bisa melanjutkan sekolah bayar di swasta.

Mimpi anak cucu kita mereka (Pemprov DKI) hancurkan!," teriak orator.

Dijelaskan orator, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis PPDB bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

Pasalnya, lanjut orator, dalam keputusan PPDB DKI, jalur afirmasi dan zonasi memprioritaskan usia calon peserta didik. Sementara dalam Pasal 25 ayat 1 Permendikbud yang menyatakan seleksi calon peserta didik baru untuk SMP dan SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang sama.

Atas berbagai persoalan yang terjadi di Jakarta itu, sang orator kembali menegaskan bahwa sudah saatnya Anies lengser.

"Jadi ingat, sampai kapanpun sebelum seorang Anies Baswedan lengser, kita akan terus menyuarakan tuntutan kita, sampai titik darah penghabisan!" pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli