• News

  • Peristiwa

Kemenag Ganti Program Sertifikasi, Eko: Tandanya Mereka Takluk Sama MUI

Pegiat media sosial Eko Kuntadhi
Istimewa
Pegiat media sosial Eko Kuntadhi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pegiat media sosial Eko Kuntadhi mengkritik langkah Kementerian Agama yang memutuskan mengganti program sertifikasi penceramah dengan penguatan kompetensi.

Menurut Eko, program baru Kemenag itu wajib menyertakan konsekuensi jika diikutin maupun tidak diikuti oleh penceramah.

"Penguatan kompetensi, konsekuensi logisnya apa jika diikuti atau tidak diikuti.

Kalau gak ada konsekuensinya. Ya, tandanya Depag memang takluk sama MUI. Karena MUI menolak berubah dari status quo," tulis Eko di akun Twitternya, Sabtu (19/9/2020).

Sementara Itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut keputusan Kementerian Agama mengganti program penceramah bersertifikat menjadi penguatan kompetensi penceramah agama sebagai kebijakan simpatik. MUI menilai program penceramah bersertifikat memang dari awal bermasalah dari berbagai sisi.

"Itu adalah kebijakan yang simpatik karena memang terminologi penceramah bersertifikat banyak menimbulkan masalah, baik dari segi administrasi, sosiologi, dan teologi," kata Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi seperti dilansir detik.com, Jumat (18/9/2020).

Muhyiddin mengatakan dari awal pihaknya menolak program penceramah bersertifikat tersebut. Menurutnya, kebijakan itu bisa disalahgunakan.

"Di beberapa negara, ada istilah registered propagator atau missionary atau evangelist. MUI sejak awal menolak penggunaan terminologi penceramah bersertifikat karena bisa disalahgunakan," ucap Muhyiddin.

Lebih jauh Muhyiddin bahkan menyebut penguatan penceramah lebih baik diserahkan kepada ormas atau lembaga keagamaan. Sebab, menurutnya, penceramah bukan profesi khusus untuk kelompok tertentu dari umat Islam.

"Mantan Menag Lukman Saifuddin sepakat agar program penguatan wawasan penceramah diserahkan kepada MUI, ormas islam, dan lembaga keagamaan. Menyampaikan misi Islam adalah kewajiban setiap individu muslim. Penceramah bukan profesi khusus untuk kelompok tertentu dari umat Islam," ujarnya.

Meski demikian, Muhyiddin sepakat kalau penceramah harus paham betul dengan materi yang akan disampaikan. Namun, menurutnya, penguatan wawasan penceramah tetap harus dilakukan berdasarkan keinginan pribadi, bukan kewajiban yang dikelola pemerintah, karena sifatnya bukan seperti sertifikat halal.

"Seseorang yang mau menyampaikan risalah Islam harus mengerti dan paham betul materi yang akan disampaikan agar tak terjadi kesalahpahaman di publik. Memang tak wajib mengikuti program agenda penguatan wawasan penceramah. Itu adalah voluntary, bukan mandatory yang dikelola pemerintah. Ia bukan sertifikat halal bagi consumer goods yang akan dipasarkan di wilayah Indonesia," pungkasnya.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati