3
Netral English Netral Mandarin
21:42 wib
Salah satu pendiri Partai Demokrat (PD), Hencky Luntunngan, menyebut KLB dipastikan akan digelar pada Maret ini. Pemerintah memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Perkara Sengketa Hasil Pilkada Diajukan Keponakan Menhan Kandas di MK

Rabu, 17-Februari-2021 18:15

Pasangan Pilkada Tangsel Muhammad-Rahayu Saraswati
Foto : Istimewa
Pasangan Pilkada Tangsel Muhammad-Rahayu Saraswati
1

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Perkara sengketa hasil Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Tangerang Selatan yang diajukan oleh Muhammad dan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo yaitu Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tidak diterima Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (17/2/2021) yang disiarkan secara daring menjelaskan, jika dilihat dari jumlah penduduk Tangerang Selatan sebanyak 1.294.343 jiwa, ambang batas yang berlaku adalah 0,5 persen dari suara sah.

Dengan demikian, selisih suara antara pemohon dan pasangan peraih suara terbanyak tidak boleh lebih dari 2.879 suara.

Sementara itu, selisih suara pasangan Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dan pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan sebanyak 30.425 suara atau 5,28 persen.

"Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016," kata Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum.

Dengan tidak memenuhi ambang batas itu, Mahkamah Konstitusi menilai Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tidak memiliki kedudukan hukum.

Namun, andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, Mahkamah Konstitusi menilai dalil yang disampaikan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalil yang disampaikan pasangan Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumodi di antaranya terjadi tindakan manipulatif yang sarat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pilkada Tangerang Selatan.

Pelanggaran TSM didalilkan melibatkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, antara lain berupa penyaluran dana Baznas untuk pemenangan pasangan nomor urut 3 Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan. Atas dalil itu, pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Tangerang Selatan. Demikian seperti dilansir Antara

Reporter : Irawan HP
Editor : Irawan HP