Netral English Netral Mandarin
00:53wib
BMKG menyatakan gempa yang terus berlangsung di wilayah Ambarawa Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga merupakan jenis gempa swarm dan perlu diwaspadai. Sejumlah calon penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, mengeluhkan soal aplikasi PeduliLindungi serta harga tes PCR yang dinilai mahal.
Petisi Boikot Saipul Jamil Tampil di TV dan YouTube Sudah Diteken 460 Ribu Orang

Selasa, 07-September-2021 10:20

Saipul Jamil
Foto : Istimewa
Saipul Jamil
25

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Publik mengecam keras sejumlah stasiun TV yang menayangkan glorifikasi (perayaan) pembebasan Saipul Jamil dari LP Cipinang, Jakarta Timur.

Pasalnya, Saipul dipenjara karena kasus pencabulan anak di bawah umur dan penyuapan, tapi pembebasannya disambut meriah dan disiarkan oleh sejumlah stasiun TV hingga ada pengalungan bunga bak seorang pahlawan yang kembali dari medan perang.

Kecaman publik terhadap glorifikasi pembebasan Saipul Jamil ditandai dengan munculnya petisi berisi ajakan untuk memboikot pedangdut itu dari televisi dan YouTube di laman Change.org.

Dilihat netralnews.com di Change.org pada Selasa (7/9/2021) pukul 09.30 WIB, petisi 'Boikot Saipul Jamil Mantan Narapidana Pedofilia, Tampil Di Televisi Nasional dan YouTube' telah ditandatangani oleh 463.200 orang, dari target 500.000.

Bahkan, petisi boikot Saipul Jamil yang ditujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) itu menjadi yang terpopuler di Change.org saat ini.

Respon Komisi Penyiaran Indonesia

Merespon sentimen negatif publik terhadap keterlibatan Saipul Jamil di sejumlah program acara TV, KPI meminta seluruh lembaga penyiaran televisi untuk tidak melakukan amplifikasi dan glorifikasi tentang pembebasan mantan suami pedangdut Dewi Perssik itu dalam isi siaran.

“Kami berharap seluruh lembaga penyiaran memahami sensitivitas dan etika kepatutan publik terhadap kasus yang telah menimpa yang bersangkutan dan sekaligus tidak membuka kembali trauma yang dialami korban,” kata Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo dalam siaran persnya, Senin (6/9/2021).

KPI juga meminta lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati dalam menayangkan muatan-muatan perbuatan melawan hukum atau yang bertentangan dengan adab dan norma seperti (penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba dan tindakan melanggar hukum lainnya) yang dilakukan artis atau publik figur. 

“Kami berharap lembaga penyiaran lebih mengedepankan atau mengorientasikan unsur edukasi dari informasi yang disampaikan agar hal serupa tidak terulang serta sanksi hukum yang telah dijalani yang bersangkutan tidak dipersepsikan masyarakat sebagai risiko biasa,” ujar Mulyo. 

Mulyo menambahkan bahwa hak individu memang tidak boleh dibatasi tetapi hak publik dan rasa nyaman juga harus diperhatikan karena frekuensi milik publik dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan (termasuk kenyamanan) masyarakat. “Mengedepankan hak individu tapi melukai hak masyarakat tentu tidak patut dilakukan,” jelasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P