3
Netral English Netral Mandarin
20:15 wib
Jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang kabarnya digelar di salah satu hotel di Kabupaten Deli Serdang. Presiden Jokowi meminta Kementerian Perdagangan untuk gencar mengkampanyekan slogan cinta produk-produk Indonesia, sekaligus benci produk luar negeri.
Pilkada 2022 Ditolak Gerindra, Nasib Anies? Netizen: Apa Jadi Youtuber Dulu 2 Tahun

Selasa, 02-Februari-2021 07:38

Ilustrasi Pilkada 2022 Ditolak Gerindra, Nasib Anies?
Foto : Tempo.co
Ilustrasi Pilkada 2022 Ditolak Gerindra, Nasib Anies?
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Partai Gerindra menolak Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang salah satu poinnya adalah ingin menormalkan jadwal Pilkada agar tetap digelar 2022 dan 2023.

Jika tak ada revisi UU Pemilu, maka Pilkada akan berlangsung sesuai jadwal di UU Pilkada yaitu serentak nasional tahun 2024. Dengan begitu, Pilkada 2022 dan 2023 tidak ada.

Salah satu yang akan menggelar Pilkada di 2022 adalah DKI Jakarta. Pilkada ini disebut menjadi momentum penting bagi Anies Baswedan yang sekarang menjabat, untuk terpilih lagi dan bersiap menatap Pilpres 2024.

Lalu, jika Pilkada 202 tidak ada, bagaimana nasib Anies Baswedan?

Di akun FB Mak Lambe Turah, Senin malam (1/2/21) banyak netizen menjawab pertanyaan itu.

MLT: "Aduuh kasian wan anies."

Welly Setiyo Willy: "Gampang suruh anis jadi tukang cat genteng aja.."

Bob Sagala: "Ya non job lah."

Ali Nursea: "Otomatis turun. Digantikan dengan PLT yg ditunjuk langsung oleh Presiden."

Mbah Jawi Kampoeng Dalem: "Kan masih punya pasukan langit."

Susan: "Apa suruh jadi youtuber dulu 2 tahun, nunggu thn 2024,,,?"

Sementara sebelumnya diberitakan, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai jika pilkada tak digelar di 2022, maka Anies akan kehilangan panggung politik untuk maju di Pilpres 2024.

Begitu juga kepala daerah lain yang punya kans maju lagi di Pilkada 2022 maupun 2023. Salah satunya Ridwan Kamil yang turut masuk di bursa capres 2024.

"Kalau tidak ada pilkada di 2022 dan 2023 Anies, Ridwan Kamil akan kehilangan panggung politik," kata Adi, Senin (1/1).

Dalam ketentuan UU Pilkada, Pilkada diserentakkan ke 2024 secara nasional, dan kekosongan jabatan di kabupaten, kota, atau provinsi yang Pilkadanya ditiadakan, akan diisi seorang penjabat (Pj) yang ditunjuk oleh Kemendagri.

Berikut ketentuannya di Pasal 201 UU Pilkada:

Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya ada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Dengan begitu, maka Anies harus 'menganggur' sekitar 2 tahun untuk masuk bursa capres 2024.

"Berat bagi mereka menjaga stamina politik mereka setelah enggak jadi gubernur. Karena politik kita dinamis, dalam 6 bulan 7 bulan sudah ganti pemain," ucap Adi.

Lalu, bagaimana peta di DPR?

Dinukil Kumparan.com, Partai yang ingin Pilkada digelar 2022 ada 4 yaitu Golkar, Demokrat, PKS, dan NasDem (total 248 kursi). Sementara yang ingin Pilkada tetap serentak 2024 alias menolak RUU Pemilu adalah PDIP, PAN, PPP, dan Gerindra (total 269 kursi). PKB (58 kursi belum memutuskan).

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto