Netral English Netral Mandarin
00:40wib
Putri salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates yakni Jennifer Gates, sudah resmi menikah dengan pacarnya. Ia menikah dengan pria muslim dari Mesir bernama Nayel Nassar. Tim bulu tangkis putri China menjadi juara Piala Uber 2020 setelah mengalahkan Jepang pada final yang berlangsung di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10/2021) dini hari WIB.
PKS: Jika Presiden Bimbang, Akan Sulit Atasi Covid-19

Rabu, 21-Juli-2021 17:20

Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta
Foto : Istimewa
Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta
19

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta, menilai saat ini pemerintah tengah bimbang untuk menangani masalah kesehatan atau ekonomi.

Menurutnya, kebimbangan pemerintah sudah berkali-kali terjadi sehingga kebijakan untuk atasi pandemi Covid-19 membingungkan dan tidak bisa berjalan efektif.

Hal tersebut disampaikan Sukamta menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah akan membuka secara bertahap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 26 Juli jika kasus Covid-19 menurun.

“Semestinya pemerintah punya prinsip urusan nyawa didahulukan, kesampingkan dulu kepentingan ekonomi. Saat ini sudah lebih dari 76 ribu anak bangsa yang meninggal karena covid, setiap hari dilaporkan lebih dari 1000 kematian," kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

"Sementara juga terdapat laporan ratusan yang meninggal saat isolasi mandiri. Kondisi ini sangat memprihatinkan Pak Presiden, jangan sampai pemerintah kembali bimbang yang risikonya semakin banyak kematian,” sambungnya.

Terkait PPKM Darurat,  Sukamta mengungkapkan bahwa selama lebih dari 2 pekan kebijakan itu berjalan, masih saja mendapat informasi dari derah adanya kekurangan pasokan oksigen, antrian pasien di rumah sakit, juga kekurangan tenaga kesehatan karena banyak yang berguguran karena tertular Covid-19.

Oleh sebab itu, Sukamta menyebut ada 3 prioritas yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah dalam PPKM Darurat.

“Pertama dan yang paling mendesak adalah pemerintah harus pastikan semua daerah telah siap fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat dan juga puskesmas untuk tangani pasien Covid-19," ujarnya.

"Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat diberikan. Para nakes dan relawan covid adalah garda terdepan untuk melawan Covid,” tegas Sukamta," tuturnya.

Kedua, menurut Anggota DPR asal Yogyakarta ini, yang harus segera dituntaskan adalah penyaluran bansos untuk keluarga miskin, buruh, juga mereka yang kehilangan pekerjaan karena adanya PPKM.

"Pemerintah jika perlu bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan 50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol," paparnya.

Terakhir, yang tidak kalah penting, lanjut Sukamta, pemerintah harus segera membenahi koordinasi antara pusat dengan daerah. Pemerintah jangan hanya membuat rapor daerah, ada keterbatasan di daerah yang harus dibantu pemerintah.

"Termasuk soal koordinasi ini perlu segera pembenahan manajemen data Covid-19 hingga tingkat daerah. Ada gap yang besar antara data di kabupaten-kota dengan provinsi dan pusat. Ini bisa berbahaya jika menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Presiden Jokowi menyampaikan, PPKM Darurat akan dibuka secara bertahap mulai 26 Juli 2021, jika kasus Covid-19 mengalami tren penurunan beberapa hari ke depan.

"Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM," kata Presiden dalam konferensi pers virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021) malam.

"Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan maka tanggal 26 Juli 20021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," jelas Jokowi.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P