Netral English Netral Mandarin
09:52wib
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan keamanan ibu kota negara (IKN) baru akan disiapkan semaksimal mungkin. Indonesia kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19 pada pertengahan Januari 2022.
PKS: Perbaikan UU Cipta Kerja Harus Berpihak pada Kedaulatan Pangan Nasional

Sabtu, 27-November-2021 05:00

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan
Foto : DPR.goid
Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian omnibus law Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun MK dalam putusannya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun dan apabila tidak dilakukan perbaikan maka UU tersebut menjadi inkonstitusional secara permanen.

Menurut Johan, yang harus segera diperbaiki adalah kebijakan sektor pangan pada muatan UU Cipta Kerja. Sebab, ia menilai Pasal-pasal dalam UU tersebut selalu mengarah kepada liberalisasi.

"Pasal-pasal dalam UU Cipta kerja selalu mengarah kepada liberalisasi pangan dan hal ini jelas bertentangan dengan konstitusi. Maka perbaikannya ke depan harus difokuskan agar memiliki keberpihakan terhadap kedaulatan pangan nasional," kata Johan dalam keterangannya, Jumat (26/11/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, UU Cipta Kerja tidak berpihak kepada produksi pangan nasional dan juga tidak berpihak pada kepentingan petani.

"Saya tegaskan agar point perbaikan omnibus law ini dapat menunjukkan keberpihakan kepada produksi dalam negeri dengan adanya larangan mengimpor pangan secara tegas ketika konsumsi dan cadangan pangan dalam negeri masih mencukupi," ujarnya.

Johan mengungkapkan, berlimpahnya bahan pangan dalam negeri akibat masuknya impor pangan akan membuat petani semakin terpuruk. Karenanya, ia menyebut muatan perbaikan yang harus ada dalam omnibus law terkait pangan adalah mengenai strategi perlindungan petani.

"Pemerintah harus memberikan prioritas membantu petani dalam penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, memberi kepastian usaha, dan membuat kebijakan harga komoditas pertanian yang menguntungkan petani serta memberikan ganti rugi gagal panen dan memperkuat asuransi pertanian," tuturnya.

Legislator dapil Nusa Tenggara Barat I itu menilai muatan dalam UU Cipta Kerja telah mendorong peningkatan laju impor pangan sehingga membanjiri pasar pangan domestik dan telah berdampak membuat petani terpuruk dan tidak berpihak pada pertanian nasional.

"Putusan MK ini memiliki makna bahwa hal tersebut telah melanggar konstitusi karena menimbulkan korban dari masyarakat petani dan menciderai kedaulatan pangan nasional," ucap dia.

Lebih jauh, Johan mengatakan bahwa omnibus law telah menghapus tujuh UU terkait dengan sektor pangan dan investasi sektor pertanian, bahkan telah melegalkan alih fungsi lahan budidaya pertanian untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional.

"Namun Saya lebih prihatin ternyata pangan dan Kawasan pertanian rakyat tidak menjadi bagian dari kepentingan umum ataupun isu strategis nasional," terangnya.

Untuk itu, Johan menyatakan setuju jika harus segera dilakukan perbaikan muatan dan sasaran dari UU Cipta Kerja ini karena sejak awal dirinya telah menolak muatan dari omnibus law yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi berbasis lahan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha skala besar.

"Saya menilai omnibus law telah memicu terjadinya laju konversi dari pertanian ke non pertanian secara signifikan, dan hal ini telah mengancam ketahanan pangan nasional," tutup Johan.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli

Berita Terkait

Berita Rekomendasi