Netral English Netral Mandarin
09:52wib
Hingga matchday kedua Euro 2020 (Euro 2021) terdapat satu negara yang sudah dipastikan tersingkir dari ajang sepak bola antarnegara paling bergengsi di Benua Biru yaitu Makedonia Utara. Indonesia sedang didera lonjakan kasus Covid-19 di sebagian besar daerah. Peningkatan kasus ini terlihat dari keterisian tempat tidur di rumah sakit oleh pasien Covid-19.
PKS Protes ASN Dilarang Berafiliasi HTI-FPI, EK: PKI Terlarang tapi Tokohnya Pejuang, HTI Gak Satupun

Jumat, 29-January-2021 13:55

PKS Protes ASN Dilarang Berafiliasi HTI-FPI, Eko Kuntadhi sebut PKI Terlarang tapi Tokohnya Pejuang, HTI Gak Satupun
Foto : Istimewa
PKS Protes ASN Dilarang Berafiliasi HTI-FPI, Eko Kuntadhi sebut PKI Terlarang tapi Tokohnya Pejuang, HTI Gak Satupun
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah melarang aparatur sipil negara (ASN) berafiliasi atau mendukung ormas terlarang, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hingga Front Pembela Indonesia (FPI). PKS menilai aturan terkait ASN itu berlebihan karena mengulangi sejarah masa lalu.

"Berlebihan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (29/1/2021).

Namun, pegiat media sosial Eko Kuntadhi justru mengritik pernyataan Mardani dengan membandingkan soal PKI.

"PKI terlarang. Tapi tokoh2nya dulu adalah para pejuang yg gigih melawan penjajahan. HTI dan FPI terlarang. Gak ada satupun tokohnya yang punya manfaat maksimal bagi bangsa." kata Eko, Jumat (29/1/21). 

"Justru tokoh gerombolan itu adalah para perusak...," imbuhnya.

Sementara sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera justru menilai pemerintah sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih tenang, misalnya melalui pendekat secara dialog atau edukasi."Pendekatan dialog dan edukasi bersamaan dengan pendekatan intelijen jauh lebih tenang dan tidak membuat bising," ujarnya.

Mardani menilai pemerintah tidak perlu memakai pendekatan kekuasaan seperti pada masa pemerintahan masa lalu. Ia menilai pemerintah tak perlu kembali menerapkan pendekatan terhadap HTI dan FPI seperti yang diterapkan ke PKI.

"Tidak perlu pakai pendekatan seperti pada PKI. Justru kita berbuat kesalahan yang sama. Menghadapi kasus seperti ini, edukasi dan dialog yang pas. Jangan pakai pendekatan kekuasaan, apalagi ada unsur menzalimi," ucapnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto