Netral English Netral Mandarin
banner paskah
00:00wib
Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari, terhitung sejak 20 April. Komite Eksekutif UEFA meresmikan format baru untuk kompetisi Liga Champions yang akan mulai digunakan pada musim 2024/2025.
PKS Sebut Jokowi Punya Tanggung Jawab Kudeta Moeldoko, FH: Tak Paham Politik?

Senin, 08-Maret-2021 18:26

Ferdinand Hutahaean
Foto : Istimewa
Ferdinand Hutahaean
19

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Eks politisi Demokrat, Ferdinand Hutahean meninggal pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menyebut Jokowi memiliki tanggungjawab kudeta Partai Demokrat oleh Moeldoko.

Ferdinand pun menilai Mardani Ali tak paham soal politik. Karena menurutnya, Mardani tak mengerti posisi orang secara pribadi atau pejabat negara.

Dirinya menegaskan, konflik ditubuh Partai Demokrat tak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi. Karena Moeldoko melakukannya sebagai pribadi.

"PKS ini apa tidak paham politik? Tdk mengerti posisi orang sbg pribadi atau sbg pejabat negara? Peristiwa politik ini tdk ada kaitannya dgn Pres @jokowi sama sekali krn Moeldoko melakukan itu bkn sbg KSP tp pribadi," kata Ferdinand dalam akun Twitternya.

Ia pun tak mempermasalahkan jika desakan mundur Moeldoko, tapi tidak melibatkan Jokowi.

"Kalau minta Moeldoko mundur, sah sj dan boleh, bkn libatkan JKW," ujarnya lagi.

Sebelumnya Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki tanggung jawab moral setelah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terlibat kudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pak Jokowi punya tanggung jawab moral. publik wajar kalau punya persepsi aksi Pak Moeldoko diketahui ataupun diberi izin Pak Jokowi. Karena posisi KSP itu lingkaran dalam pemerintahan," ujar Mardani.

Mardani menyatakan tindakan Moeldoko telah merusak demokrasi. Menurutnya, tindakan pembantu Jokowi itu juga merupakan contoh buruk bagi masyarakat.

"Aksi Pak Moeldoko mencederai demokrasi di Indonesia dan berpotensi merusak suasana demokratis di Indonesia. Ini jadi contoh buruk bagi publik," kata Mardani.

Mardani mengatakan seharusnya setiap pihak menjaga akal sehat dan komitmen etika dalam berpolitik. Terlebih lagi, saat ini sedang masa sulit karena pandemi Covid-19.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli