3
Netral English Netral Mandarin
05:02 wib
Salah satu pendiri Partai Demokrat (PD), Hencky Luntunngan, menyebut KLB dipastikan akan digelar pada Maret ini. Pemerintah memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
PKS Sedih Karena Indonesia Masuk Kategori Negara Cacat Demokrasi

Jumat, 12-Februari-2021 22:05

Presiden PKS Ahmad Syaikhu
Foto : PKS.id
Presiden PKS Ahmad Syaikhu
2

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyoroti indeks demokrasi Indonesia berdasarkan data terbaru dari The Economist Intelligence Unit (EIU).

Syaikhu mengatakan, pihaknya merasa sedih karena indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dan menjadi yang terendah selama 14 tahun terakhir dan masuk dalam kategori cacat demokrasi.

"The Economist Intelligence Unit baru saja merilis laporan terbaru tentang indeks demokrasi negara-negara di dunia tahun 2020," kata Ahmad Syaikhu dalam acara Launching Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR secara virtual yangdisiarkan di kanal YouTube PKS TV, Jumat (12/2/2021).

“Yang membuat kita sedih adalah Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi, dengan indeks demokrasi yang mengalami penurunan dengan skor 6,3. Menjadi skor terendah dalam 14 tahun terakhir. Kebebasan sipil di Indonesia menjadi salah satu indikator yang memiliki skore rendah yaitu 5,59," sambungnya.

Menurut Syaikhu, data tersebut tidak bisa dipungkiri jika merefleksikan bagaimana proses demokrasi berjalan di Indonesia akhir-akhir ini.

Ia kemudian menyebut ada 4 catatan krusial tentang penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, yaitu aspek partisipasi publik, kebebasan sipil, jaminan atas hak asasi manusia (HAM), dan penegakan hukum.

Pertama, soal aspek partisipasi publik. Menurut Syaikhu, banyak pihak menilai partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan menjadi sangat tergerus.

"Misalnya yang paling nyata dan mencolok tampak saat perumusan RUU Cipta Kerja. Publik mayoritas merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam proses perumusan. Berbagai demonstrasi yang massif dari rakyat seolah dianggap angin lalu oleh pemangku kebijakan. Padahal, partisipasi publik sangat penting dibutuhkan dalam rangka menciptakan good governance," ungkapnya.

Kedua, aspek kebebasan sipil. Syaikhu menyinggung soal temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyebut jika kebebasan sipil di Indonesia makin terancam.

Berdasarkan data KontraS yang dirilis pada Oktober 2020 lalu, menunjukkan bahwa sepanjang satu tahun terakhir terdapat 158 peristiwa pelanggaran, pembatasan, ataupun serangan terhadap kebabasan sipil yang meliputi hak asosiasi, hak berkumpul dan hak berekspresi.

"Padahal UUD 1945 pada Pasal 28E ayat (3) telah memberikan jaminan bagi kebebasan sipil," ujar mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini.

Ketiga, mengenai aspek jaminan atas HAM. Syaikhu memaparkan, telah banyak intimidasi terhadap mahasiswa, jurnalis, dan aktivis yang mencoba menyampaikan kritik kepada pemerintah.

“Termasuk kasus penembakan terhadap anggota laskar FPI yang dinilai oleh banyak pihak salah satunya adalah Amnesty International sebagai tindakan extrajudicial killings yang melanggar HAM,” terangnya.

Terakhir, soal penegakan hukum. Syaikhu menilai, penegakan hukum hari ini seolah begitu runcing kepada mereka yang kritis terhadap kekuasaan dengan berbagai tuduhan, serta runcing kepada rakyat kecil, namun tumpul kepada mereka yang sebenarnya telah menjadi penjahat- penjahat negara.

“Sampai hari ini kita masih mempertanyakan tindak lanjut kasus Harun Masiku, Djoko Tjandra, proses penegakan hukum dalam kasus penembakan 6 laskar FPI serta kasus mereka yang jelas-jelas melakukan ujaran kebencian, provokatif, bahkan ucapan rasial seolah ini kebal hukum,” ungkapnya.

Padahal, kata Syaikhu, substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli