Netral English Netral Mandarin
05:07wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
Polemik Kereta Cepat, HNW: Pemerintah Ingkar Janji, PKS Makin Menolak!

Rabu, 13-Oktober-2021 10:20

Hidayat Nur Wahid (HNW)
Foto : Liputan6.com
Hidayat Nur Wahid (HNW)
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Hidayat Nur Wahid memberikan tanggapan atas rencana Pemerintah Joko Widodo menggunakan APBN untuk membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung. 

Awalnya, ia mengutip pernyataan anggota Fraksi PKS yang mengungkit janji Jokowi tak akan menggunakan APBN.

“Aleg @PKSejahtera: Proyek KA Cepat Jakarta Bandung Bukan Untuk Rakyat. Sejak Dari Awal Saat Pemerintah Menjanjikan Tidak Mempergunakan APBN,” kata Hidayat Nur Wahid.

“@FPKSDPRRI Sudah Menolak, Apalagi Sekarang Pemerintah Ingkar Janji dan Akan  Mempergunakan APBN, FPKS Makin Menolak!” imbuhnya. 

Dinukil dari laman pks.or.id, Anggota Komisi V DPR-RI Drs H Hamid Noor Yasin MM, menyatakan, Kereta Api (KA) cepat Jakarta-Bandung ternyata bukan untuk rakyat.

Meski demikian, untuk mempertaruhkan kredibilitasnya, pemerintah menyuntikkan dana segar APBN agar projek tersebut tidak mangkrak dan terus berjalan.

”Sejak awal, kami di Fraksi PKS telah menolak, walaupun pemerintah menjanjikan projek ini tidak akan menggunakan APBN,” tegas Hamid sembari menilai sebab projek itu tidak mendesak.

Karena, tambahnya, pergerakan orang di lintas Jakarta-Bandung, masih bisa diakomodir menggunakan moda transportasi yang ada. Yakni KA reguler maupun transportasi darat lainnya melalui jalan tol dan jalan nasional.

Hamid, Anggota Legislatif asal Dapil IV Jateng (Wonogiri, Karanganyar, Sragen), menilai, projek KA cepat Jakarta Bandung tidak ada dalam rencana induk perkeretaapian 2030.

Kucuran Dana

Ketika pemerintah mengingkari janjinya dan meminta kucuran dana bagi projek itu melalui PMN Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 4,1 T, maka Fraksi PKS dengan tegas kembali menolak.

”Karena saat ini, sedang fokus berjuang melawan pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi,” tegas Hamid, sembari menambahkan apalagi dengan utang BUMN yang semakin menggunung akibat banyaknya penugasan di bidang infrastruktur.

Kecerobohan itu, tandas Hamid, nampak dari permasalahan yang membelit projek KA cepat saat ini. Dimana konsorsium Indonesia, kekurangan setoran modal karena cashflow yang berdarah-darah akibat pandemi.

Pembengkakkan

Di sisi lain, terjadi pembengkakan kebutuhan anggaran dari perkiraan awal sekitar Rp 86 T sekarang menjadi sekitar Rp 114 T, akibat adanya penyesuaian desain dan geografis.

Hamid, menyebutkan, hal semacam ini tentunya hanya dapat terjadi karena perencanaan yang tidak matang, sehingga butuh banyak penyesuaian yang berakibat membengkaknya biaya hingga hampir 30 persen.

Belum lagi prediksi saat operasional, nantinya ada kekhawatiran KA cepat itu sepi peminat. Sebab tarifnya tidak berpihak pada kemampuan rakyat. Tarip termurah (Kelas 2) sekitar Rp 300 ribu dengan waktu tempuh 45 menit.

Tarip ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan tiket KA reguler yang hanya Rp 90 ribu- Rp125 ribu, atau dibandingkan dengan moda lainnya seperti bus dan travel yang hanya Rp 65 ribu-Rp110 ribu, dengan waktu tempuh yang tidak berbeda jauh.

Apalagi jika Ibu Kota Negara jadi pindah, tentunya sangat mempengaruhi aktivitas bisnis dan ekonomi di wilayah tersebut. Besarnya biaya pembangunan KA cepat dan kekhawatiran akan sedikitnya penggunanya, mestinya harus menjadi perhatian serius.

Membebani APBN

”Tidak salah jika kemudian kita memandang projek KA cepat ini ternyata bukan untuk rakyat,” tegas Hamid. Karena, pada awalnya akan dibangun investor, tapi sekarang kenyataannya membebani APBN untuk mensubsidi investor.

Terkait ini, Hamid, mengingatkan jangan sampai keuangan negara terus terbebani oleh projek tersebut, dan juga jangan sampai BUMN strategis seperti PT KAI terseret masalah keuangan, apalagi bila sampai memicu kebangkrutannya.

Berikutnya, juga jangan sampai KA reguler Jakarta-Bandung yang memiliki harga tiket lebih murah dan berpihak pada rakyat, nantinya dihapuskan guna membuka pasar bagi KA cepat.

”Berkaitan projek KA cepat ini, pemerintah hendaknya bertanggung jawab dan mencari jalan keluar terbaik,” ujar Hamid.

Bila pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dapat membangkitkan penumpang, jangan sampai hanya menguntungkan segelintir developer besar.

Pengembangan TOD, tambah Hamid, harus inklusif dan membuka kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk berpartisipasi di dalamnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati