Netral English Netral Mandarin
01:22wib
Ebrahim Raisi dinyatakan sebagai presiden terpilih Iran setelah penghitungan suara pada Sabtu (19/6/2021). Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito terkonfirmasi positif Covid-19 menyusul aktivitasnya yang padat dalam dua pekan terakhir ini.
Program Rumah DP Rp0 yang Merugikan Negara hingga Rp100 Milliar, FH: Makanya KPK Periksa Anies Supaya Tau Dia Terlibat atau Tidak 

Selasa, 16-Maret-2021 11:05

Ferdinand Hutahaean
Foto : Istimewa
Ferdinand Hutahaean
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean (FH) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus pengadaan lahan oleh Sarana Jaya untuk Program Rumah DP Rp0 yang merugikan keuangan negara hingga Rp100 Milliar.

Dia uga meminta pelaku ditangkap siapa pun orangnya jika ditemukan bukti keterlibatan.

"Dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp100 Milliar ini harus dituntaskan dengan menangkap siapa saja yang terlibat termasuk @aniesbaswedan jika ditemukan bukti keterlibatannya," tulis Ferdinnad di akun Twitternya, Selasa (16/3/2021).

Tak hanya itu Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) ini juga meminta lembaga antirasuah itu untuk memeriksa Gubernur DKi Jakarta Anies Baswedan agar bisa diketahui apakah dia terlibat atau tidak.

"Makanya @KPK_RI periksa Anies spy tau dia terlibat atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya, KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 m2 yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Tahun 2019.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga anti rasuah telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, Yoory Corneles (YC) selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA), selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar.

Indikasi kerugian negara sebesar Rp100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun.

Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Terkait sengkarut kasus markup pembelian tanah ini, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Di antaranya di rumah YC dan kantor pusat PSJ. Penggeledahan dilakukan pada Rabu (3/3/2021) lalu.

Menurut informasi yang didapat media dari pihak KPK, terdapat sembilan laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak BUMD DKI Jakarta. Adapun, dari sembilan laporan itu yang sudah naik ke penyidikan yakni terkait pembelian tanah di daerah Munjul, Pondok Ranggon untuk program rumah DP Rp0.

Menurut informasi yang sama, modus korupsi itu diduga terkait markup atau permainan harga yang ditaksir oleh pihak apraisial yang tidak berkompeten. Total dari sembilan laporan itu terindikasi merugikan keuangan negara hingga Rp1 triliun. Sementara, untuk satu laporan yang telah naik ke taraf penyidikan tersebut total kerugian negara di angka sekitar Rp100 miliar.

Saat ini, Dirut Sarana Jaya Yoory C Pinontoan dinonaktifkan dari jabatannya, kemudian Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (plt) Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama tiga bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur pada 5 Maret 2021, dengan opsi dapat diperpanjang. 

Reporter : Sesmawati
Editor : Sesmawati