Netral English Netral Mandarin
12:38wib
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi tentang peringatan dini cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia untuk Minggu 1 Agustus 2021. Seluruh gerai Giant di Indonesia resmi tidak lagi beroperasi di Indonesia mulai hari ini, Minggu (1/8/2021).
Polemik TWK KPK, TPDI Duga Komnas HAM Ditunggangi, Ada Hidden Agenda

Selasa, 15-Juni-2021 13:27

Praktisi hukum Petrus Selestinus
Foto : Netralnews.com/Adiel Manafe
Praktisi hukum Petrus Selestinus
7

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengirim surat panggilan kedua dan menjadwalkan akan memeriksa pimpinan KPK, Selasa (15/6/2021) hari ini, dengan agenda acara meminta penjelasan pimpinan KPK.

Surat pemanggilan kedua yang dikirim sejak Rabu (9/6/2021) itu terkait dengan laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK untuk alih status menjadi ASN. Menanggapi hal itu, praktisi hukum Petrus Selestinus menilai bahwa surat panggilan kedua dari Komnas HAM terhadap pimpinan KPK, pertanda Komnas HAM abaikan UU No. 39 Tahun 1999, Tentang HAM dan mempolitisasi kasus Penonaktifan 75 Pegawai KPK karena tidak lulus TWK yang diselenggarakan oleh BKN, sembari memberi panggung kepada kelompok kepentingan yang hendak menggoreng isu HAM.

"Padahal TWK itu adalah instrumen untuk melaksanakan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, sesuai amanat UU No. 19 Tahun 2019, Tentang KPK, amanatkan bahwa Pegawai KPK adalah ASN, yang diangkat menurut UU No. 5 Tahun 2014, Tentang ASN dan peraturan perundang- undangan lainnya," kata Petrus melalui keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021).

Bukan Wewenang Komnas HAM

Petrus melanjutkan, pimpinan KPK harus menegaskan bahwa Komnas HAM tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan KPK. "Karena materi kasus yang dipersoalkan adalah tentang sengketa kepegawaian yang masuk dalam rumpun kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara/PTUN dan di sana terdapat upaya hukum," ujarnya.

Menurut Petrus, Komnas HAM seharusnya sudah dapat memastikan bahwa apa yang menjadi obyek pengaduan 75 Pegawai KPK; bukan pelanggaran HAM; pengaduan dimaksud didasarkan pada adanya itikad buruk; terdapat upaya hukum yang efektif berupa Gugatan, Banding, Kasasi dan PK; dan saat ini upaya hukum itu sedang berjalan di MK.

"Dengan demikian, upaya Komnas HAM yang tidak henti-hentinya memanggil pimpinan KPK dan mengadakan konferensi pers terus menerus, hal itu sebagai politicking dan berpotensi merintangi tugas KPK menegakan hukum untuk memberantas korupsi dan itu berarti Komnas HAM juga terjebak dalam tindak pidana korupsi," ungkapnya.

"Tidak kurang dari Koalisi Guru Besar dibentuk untuk memperkuat aksi publisitas 75 Pegawai KPK Nonaktif, karena secara hukum upaya ke Komnas HAM, bukanlah upaya hukum dan tidak akan mendapatkan kepastian hukum, kecuali tekanan opini publik di atas panggung yang tepat dan panggung itu adalah Komnas HAM," jelas Petrus.

Ada Hidden Agenda Komnas HAM

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini menduga, ada agenda terselubung dibalik 'ngototnya' Komnas HAM memanggil para pimpinan KPK. Ia berpendapat Komnas HAM  ditunggangi kelompok tertentu untuk mendeskreditkan pemerintah dan DPR.

"Komnas HAM, nampak ditunggangi oleh kepentingan kelompok lain yang ingin mendiskreditkan Pemerintah dan DPR terkait revisi UU KPK dan pembersihan dalam tubuh KPK terkait pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK, melalui momentum TWK Pegawai KPK," papar Petrus.

Penunggangan terhadap Komnas HAM, tambah Petrus, lantaran Komnas HAM tidak memiliki  UU Tentang Hukum Acara dan tidak dapat memberikan kepastian hukum, sehingga dengan mudah diperalat, ditarik ke kiri, dan ke kanan, untuk aksi publisitas, setidak-tidaknya konferensi pers tiap hari pada isu yang sama yang didaur ulang.

"Komnas HAM sudah terjebak menjadi alat perjuangan kelompok dan kelompok itu diduga kuat merupakan kelompok residu politik gerakan #2019GantiPresiden, sebagaimana dalam berbagai narasi kelompok ini mencoba mendesak Presiden Jokowi masuk dalam konflik murahan ini," jelasnya.

Lebih jauh, advokat Peradi ini menilai, jika upaya 75 Pegawai KPK yang tak lulus TWK ini ditolerir, maka potensi kegaduhan politik yang meluas dapat terjadi.

"Di mana kelompok lain yang selama ini tidak lolos TWK akan dieksploitasi menjadi sebuah kekuatan perlawanan terhadap pemerintah, meminta perlakuan yang sama agar lulus test, termasuk yang kalah di Pilpres pun minta dilantik jadi Presiden dengan alasan ada praktek Pemilu melanggar HAM," pungkas Petrus. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati