Netral English Netral Mandarin
05:01wib
LSI Denny JA menilai, PDI Perjuangan berpotensi akan mengalami kekalahan jika mengusung Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia menegaskan fasilitas kesehatan di Indonesia bisa tumbang dalam 2-4 minggu jika pengendalian pandemi tidak diperketat.
Polisi: Berkerumun saat Takbiran Bentuk Pelanggaran Hukum

Minggu, 09-Mei-2021 14:31

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Polisi (Kombes Pol.) Hengki Haryadi.
Foto : Antara
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Polisi (Kombes Pol.) Hengki Haryadi.
20

JAKARTA, NETRALNEWS.COM  - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes. Pol. Hengki Haryadi menegaskan bahwa segala bentuk kerumunan, terutama saat ada agenda malam takbiran menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H merupakan salah satu tindakan pelanggaran hukum. 

"Segala bentuk kerumunan dilarang. Rawan dalam kategori kontaminasi COVID-19 artinya merupakan pelanggaran hukum," kata Kombes. Pol. Hengki di Jakarta, Minggu (9/5/2021).Oleh karenanya, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak berkerumun saat malam takbiran. 

Menurut dia, malam takbiran kerap kali menjadi ajang bagi masyarakat untuk berkumpul. 

Pihak kepolisian pun tetap mengutamakan tindakan preventif untuk mencegah masyarakat berkerumun merayakan Hari Raya Idul Fitri.Sebagai bentuk edukasi, Polres Metro Jakarta Pusat pun memasang sejumlah spanduk sebagai bentuk informasi kepada masyarakat. 

Sebelumnya, aparat juga menyatakan kesiapannya untuk membubarkan jika ada masyarakat yang nekat mengadakan takbir keliling. 

"Tidak ada, tidak ada takbir keliling, yang sifatnya kerumunan. Jadi di fase pandemi ini ada hal yang spesifik, menempatkan orang lain pada situasi yang berbahaya merupakan tindak pidana," kata Hengki usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Jaya 2021 di Lapangan Monas Jakarta Pusat, Rabu (5/5/2021).

Hengki menjelaskan segala tindakan yang menimbulkan kerumunan dapat digolongkan sebagai tindak pidana. 

Ada pun pelanggar kerumunan di masa pandemi COVID-19 dapat dipidana, sesuai dengan aturan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.Dalam pengawasan protokol kesehatan, sebanyak 1.500 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dikerahkan untuk melakukan pengamanan di Jakarta Pusat dalam Operasi Ketupat Jaya 2021.

Reporter : Antara
Editor : Nazaruli