Netral English Netral Mandarin
21:29wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
Polisikan Haris, LBP Kena Semprot PKS: Tugas Pejabat adalah 'Melawannya' dengan Kinerja dan Lapang Dada

Kamis, 23-September-2021 10:12

Luhut Binsar Pandjaitan
Foto : Maritim.go
Luhut Binsar Pandjaitan
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gegara polisikan Haris  Azhar, Luhut Binsar Pandjaitan kena semprot petinggi PKS, Mardani ALi Sera.

“Memang hak semua utk mendapatkan keadilan. Tp saat kita mendapat jabatan,standar moral&kelapangan dada kita mesti di atas rata2. Bisa diselesaikan dgn musyawarah & saling klarifikasi, akan bagus buat publik. Kapolri sendiri mendorong restorative justice. Damai&rukun jauh lbh baik,” kata Mardani, Kamis 23 September 2021.

“Amat disayangkan jika pejabat publik “enteng” melaporkan pengkritiknya ke polisi. Partisipasi publik yang merupakan esensi demokrasi akan terancam. Demokrasi itu sejatinya, seperti sebuah peribahasa, untuk memilih orang-orang untuk disalahkan,” lanjut Mardani.

“Jadi, tugas pejabat adalah 'melawannya' dengan kinerja dan lapang dada,” tandasnya.

Sementara sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak langsung main mempolisikan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida.

Dirinya mengklaim, sedikitnya sudah dua kali melayangkan somasi pada keduanya. Tapi, tidak ada niat dari keduanya untuk meminta maaf terkait rekaman video berisikan wawancara yang diunggah di akun milik Haris Azhar.

Atas dasar itulah alhasil dirinya menempuh jalur hukum. Dia menilai wawancara itu sangat keterlaluan dan memberikan dampak pada nama baik keluarga.

"Sudah dua kali (somasi), dia tidak mau minta maaf," kata Luhut di Markas Polda Metro Jaya, Rabu 22 September 2021.

Sementara itu, penasihat Hukum Luhut, Juniver Girsang menambahkan saat membuat laporan pihaknya menyertakan rekaman video yang dipersoalkan oleh kliennya. Selain ranah pidana, masalah ini akan dibawa ke jalur perdata.

Dalam gugatan nanti, kliennya menuntut kepada Haris Azhar dan Fatia Maulida yang diduga telah mencemarkan nama baik kliennya membayar ganti rugi sejumlah Rp100 miliar. Seandainya, dikabulkan hakim Rp100 miliar itu akan disumbangkan kepada masyarakat Papua.

"Itulah sangking antusiasnya beliau membuktikan apa yang dituduhkan itu tidak benar dan merupakan fitnah pencemaran," kata Juniver menambahkan.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Lokataru, Haris Azhar dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Rabu 22 September 2021 atas dugaan telah menyebarkan fitnah dan berita bohong alias hoax.

Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mempolisikan. Selain Haris, Luhut melaporkan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti. Dia juga dipolisikan terkait dugaan yang sama dengan Haris.

"Sekarang kita ambil jalur hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan," ujar dia di Markas Polda Metro Jaya, Rabu 22 September 2021.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati