Netral English Netral Mandarin
10:12wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Pedas! Politikus PKS Desak JKW Legalkan Ganja, DS: Investasi di Miras Gak Boleh, kalau Ganja Boleh..

Senin, 01-Maret-2021 08:05

Denny Siregar
Foto : Istimewa
Denny Siregar
30

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Polemik investasi miras yang direncanakan Jokowi menuai pro dan kontra. Uniknya, setahun silam, politisi PKS juga pernah mengusulkan agar ganja dilegalkan. 

Sontak Denny Siregar berkomentar pedas. 

"Investasi di miras gak boleh, kalau ganja boleh..," cuit Denny, Minggu malam (28/2/21).

Sebelumnya diberitakan, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rafli mengusulkan Pemerintahan Jokowi untuk melegalkan tanaman ganja sebagai komoditas ekspor. Anggota Komisi VI DPR RI tersebut menyampaikan kepada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam rapat kerja, Kamis (30/1).

Menurut Rafli, ganja menjadi potensi ekspor yang besar, mengingat tanah Aceh merupakan daerah yang subur ditanami ganja.

"Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja, jangan kaku kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi, ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah," katanya.

Politikus dari daerah asal pemilihan Aceh itu meminta pemerintah untuk melihat potensi yang ada dan dicari pasar luar negeri. Bahkan dirinya menawarkan diri untuk membantu proses ini ke depannya. Misalnya, mencarikan lahan jika diperlukan.

"Jadi ganja ini adalah konspirasi global, dibuat ganja nomor 1 bahayanya. Narkotika yang lain dibuat nomor sekian. Padahal, yang paling sewot dan gila sekarang masuk penjara itu bukan orang ganja," jelasnya.

Agus menanggapi Rafli kemungkinan ganja menjadi komoditas ekspor. Ia mengaku akan melakukan kajian.

"Itu baru bahas usulan, jadi nanti teknis kita lihat aturan yang ada. Aturannya, selama ini tidak diperbolehkan. Ke depannya bagaimana kepentingannya untuk apa," tandasnya seperti dinukil Cnnindonesia.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto