Netral English Netral Mandarin
00:32 wib
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta akan menerapkan sistem baru agar tak ada lagi surat hasil tes Covid-19 palsu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan bahwa keterisian tempat tidur Intensive Care Unit (ICU) pasien Covid-19 di 101 rumah sakit rujukan telah mencapai 85 persen.
Politisi Demokrat: Cara Pemerintah Menggebuk FPI Membahayakan...

Kamis, 31-December-2020 19:15

Rachland Nashidik, politikus Partai Demokrat.
Foto : Istimewa
Rachland Nashidik, politikus Partai Demokrat.
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik berpendapat, cara pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) membahayakan hak konstitusional semua warga negara. 

Pasalnya, menurut Rachland, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih tugas hakim untuk mengadili dan memutuskan. 

"Cara pemerintah menggebuk FPI membahayakan hak konstitusional semua warga negara," tulis Rachland di akun Twitter-nya, Kamis (31/12/2020). 



"Pemerintahan Jokowi mengambil ke tangannya sendiri kewenangan hakim untuk mengadili dan memutuskan," jelasnya. 

Melihat tindakan pemerintah itu, Rachland menyebut bahwa organisasi apapun bisa bernasib sama seperti FPI jika dianggap tidak sesuai selera penguasa. 

"Setelah FPI, organisasi apapun kini bisa dibubarkan dan dilarang bila tak sesuai selera penguasa," katanya. 

Sebelumnya, Pemerintah menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang pada Rabu (30/12/2020). Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Pejabat Tertinggi Kementerian/Lembaga Negara yang ditandatangani oleh Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

Berdasarkan keputusan itu, Pemerintah pun melarang seluruh aktivitas dan penggunaan lambang atau atribut FPI di seluruh wilayah Indonesia. Aparat penegak hukum diminta bertindak jika masih ada kegiatan berbau FPI.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, larangan itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan putusan MK No.82/PUU XI/2013 tertanggal 23 Desember 2014.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI, karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud MD, Rabu (30/12/2020). 

"Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing, kepada aparat-aparat pemerintah, pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini," tegasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan HP