Netral English Netral Mandarin
04:12wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
Politisi PAN: Jangan Seret TNI-Polri Isi Jabatan Politis

Jumat, 01-Oktober-2021 18:58

Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus
Foto : DPR.goid
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menyoroti rencana pemerintah membuka opsi untuk menjadikan perwira TNI/Polri sebagai penjabat (Pj) kepala daerah pada tahun 2022/2023 sampai kepala daerah baru terpilih dari Pilkada Serentak 2024. 

Guspardi menyarankan agar pemerintah mengkaji secara mendalam opsi penunjukan perwira TNI-Polri sebagai Pj kepala daerah. Ia berharap perwira aktif di TNI-Polri tak mengisi Pj kepala daerah, karena posisi tersebut merupakan jabatan politis.

Diketahui, ada 271 daerah yang akan mengalami kekosongan kepemimpinan karena masa jabatan kepala daerah telah habis pada 2022 atau 2023, sedangkan pilkada baru akan digelar serentak pada 2024.

Posisi kepala daerah yang kosong itu nantinya diisi oleh penjabat kepala daerah hingga terpilihnya kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

"Opsi penunjukan pelaksana jabatan dari TNI-Polri yang aktif harus di kaji secara mendalam. Jangan TNI/ Polri diseret untuk mengisi kekosongan jabatan pelaksana tugas Kepala Daerah. Karena itu jabatan politis, bukan jabatan karir," ujar Guspardi kepada wartawan, Kamis (30/9/2021).

Dijelaskannya, mekanisme penunjukan Pj kepala daerah sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 mengatakan bahwa pejabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Untuk gubernur akan diisi oleh pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan bupati/wali kota akan diisi oleh pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama," terangnya.

Lebih lanjut, Guspardi juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjaga citra Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sisa waktu pemerintahannya.

Legislator asal Sumatera Barat itu tak ingin Presiden Jokowi dipandang sebagai sosok yang dinilai ingin menarik kembali TNI-Polri untuk berpolitik.

Untuk itu, ia menegaskan, pemerintah dalam hal ini Kemendagri perlu mengkaji secara mendalam opsi penunjukan TNI-Polri untuk mengisi posisi pelaksana jabatan kepala daerah ini.

Bagaimanpun, lanjut Guspardi, pola komando yang melekat pada TNI dan Polri sangat berbeda dengan pola pelayanan pada birokrat.

"Belajar dari pengalaman sebelum dan sesudah reformasi. Apalagi, saat ini masih banyak sosok setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) di kementerian yang dapat mengisi posisi pelaksana jabatan kepala daerah," jelas Guspardi.

"Banyak Dirjen di Kemendagri, kalau seandainya tidak memenuhi jumlahnya, baru di ambil dari ke kementerian lain," pungkas anggota Baleg DPR tersebut.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli