Netral English Netral Mandarin
01:36wib
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan hanya membuka akses enam pintu masuk kedatangan perjalanan internasional untuk WNI. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengatakan ada kemungkinan turis mancanegara bisa kembali mengunjungi Indonesia pada 2022 mendatang.
Politisi PAN Sebut Formula E Anies Tak Bisa Dijadikan Objek Interpelasi

Kamis, 19-Agustus-2021 21:30

Anggota DPRD DKI, Riano P Ahmad
Foto : Istimewa
Anggota DPRD DKI, Riano P Ahmad
17

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad mengaku pesimis rencana koleganya yang akan menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan terkait Formula E di Ibu Kota akan terealisasi.

Pasalnya, kata dia, persoalan Formula E tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebegai objek interpelasi.

Riano mengaku, memahami adanya pro kontra rencana perhelatan event internasional di 2022 itu. Mengingat, kasus Covid-19 di Indonesia, khususya di Jakarta belum sepenuhnya terkendali.

Namun, menurut Riano, kalau sekadar untuk bertanya atau ingin mencari tahu tentang alasan masuknya Formula E ke dalam isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022, dewan di Kebon Sirih cukup memanggil SKPD Pemprov DKI terkait. Terlebih, dalam waktu dekat DPRD DKI akan segera membahas APBD 2022.

"Perbedaan pendapat soal penyelenggaraan Formula, kenapa tidak ditanyakan ke eksekutif saja. Menurut saya, sebenarnya itu bisa dikomunikasikan secara internal di rapat dewan, tidak perlu interpelasi," kata Riano saat dikonformasi, Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Apalagi, lanjut Riano, hingga saat ini dewan belum mendengarkan penjelasan Pemprov DKI terkait hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E itu.

Kalau yang disoal adalah penganggaran penyelenggaraan Formula E, menurut Riano, setiap prioritas pembangunan di Jakarta telah memiliki porsi anggaran masing-masing. Sehingga, suatu program tidak bisa dikait-kaitkan dengan program lainnya.

Saat ditanya soal nasib duit commitment fee penyelenggaraan Formula E 2020 lalu, Riano menyebut hal itu sudah masuk dalam salah satu rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI. Sehingga audit penyelenggaraan balap mobil Formula E sudah clear secara tata kelola pemerintahan oleh lembaga berwenang.

"Kalau disitu ada masalah atau ada dugaan kerugian, saya kira Pemprov DKI tidak akan bisa mendapat predikat WTP dari BPK, artinya disitu (Formula E) tidak ada ada masalah," ungkap politisi Fraksi PAN itu.

Terbukti uang yang disetor Pemprov DKI ke pihak penyelenggara Formula E tetap bisa digunakan untuk pelaksanaan balap Formula E 2022 mendatang.

Lebih jauh, Riano juga menganggap, penyelenggaraan turnamen balap mobil listrik Formula E 2022 justru bisa berdampak positif terhadap upaya pemulihan ekonomi di DKI imbas hantaman Pandemi Covid-19, yang hampir dua tahun terakhir.

"Jadi, di masa Covid ini selain mengatasi persoalan kesehatan warga, kita juga perlu membantu pemerintah bagaimana caranya ekonomi di Jakarta ini segera pulih. Nah, salah satunya tentu lewat event besar internasional itu," ujar mantan Ketua Komisi A DPRD DKI periode 2014-2019 itu.

Selain itu, Riano menambahkan, melalui event penyelenggaraan Formula E juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengampanyekan lingkungan hidup energi bersih di Ibu Kota.

Sebagaimana diketahui, PT JakPro selaku penyelenggara yang ditunjuk Pemprov DKI sudah melakukan renegosiasi dengan pihak Formula E.

Dana commitment fee yang sudah dibayarkan DKI akan digunakan sebagai syarat penyelenggaraan event Formula E yang sempat tertunda akibat bencana non alam Pandemi Covid-19.

Sejauh ini, tercatat sebanyak 13 anggota Fraksi PSI dan PDIP DPRD DKI telah menandatangani dokumen usulan hak interpelasi Formula E. Mereka terdiri dari lima anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP dan delapan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi lPSI.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP