Netral English Netral Mandarin
10:12wib
Hingga matchday kedua Euro 2020 (Euro 2021) terdapat satu negara yang sudah dipastikan tersingkir dari ajang sepak bola antarnegara paling bergengsi di Benua Biru yaitu Makedonia Utara. Indonesia sedang didera lonjakan kasus Covid-19 di sebagian besar daerah. Peningkatan kasus ini terlihat dari keterisian tempat tidur di rumah sakit oleh pasien Covid-19.
Posisi Hukum Rencana Holding BUMN untuk UMKM, Begini Penjelasan Pengamat UI dan UGM

Kamis, 17-December-2020 15:50

Ilustrasi UMKM
Foto : Istimewa
Ilustrasi UMKM
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Rencana pemerintah melalui Kementerian BUMN terkait pembentukan induk usaha (holding) BUMN untuk pembiayaan dan pemberdayaan usaha Ultra Mikro (UMi) serta UMKM dinilai sudah sesuai dengan aturan mengenai penggabungan usaha perusahaan negara. Kebijakan ini juga dinilai bukan privatisasi jika dijalankan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku.

Terjaminnya hak dan posisi pemerintah sebagai penguasa penuh BUMN yang terlibat holding tampak dari isi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Beleid ini mengatur bagaimana negara harus melakukan penyertaan modal negara (PMN) dalam bentuk saham bagi BUMN atau Perseroan Terbatas (PT).

BUMN kalau mau bergabung atau terlibat holding dengan BUMN lainnya menggunakan dasar hukum PP 72/2016. Nanti harus ditetapkan perubahannya dengan mekanisme sesuai isi Pasal 2A PP itu. Penggabungan bukan privatisasi, karena BUMN posisinya kan dijadikan anak perusahaan BUMN lain, ujar Pengamat Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia (UI), Dian Simatupang. Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Pasal 2A PP 72/2016 menyebut, PMN berupa saham dilakukan Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme APBN. Kemudian, apabila saham negara pada sebuah BUMN dijadikan penyertaan untuk BUMN lain, maka status BUMN subjek otomatis menjadi anak perusahaan. Negara wajib memiliki saham (Dwi Warna) yang hak istimewanya diatur dalam Anggaran Dasar.

Kekayaan negara yang menjadi PMN pada  BUMN atau PT juga bertransformasi menjadi saham/ modal negara pada perusahaan terkait. Kemudian, Kepemilikan saham/modal negara pada BUMN atau PT dicatat sebagai investasi jangka panjang sesuai dengan presentase kepemilikan Pemerintah pada perusahaan itu.

Anak perusahaan BUMN ... kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut. Anak perusahaan BUMN ... diperlakukan sama dengan BUMN untuk ... mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN, bunyi Pasal 2A ayat 7 PP 72/2016.

Dian menegaskan, PP 72/2016 telah mengatur secara detail tata cara pembentukan holding BUMN dan PT agar tidak menghilangkan kendali negara atas perusahaan yang terlibat. Ada di PP tersebut semua cara-caranya penggabungan BUMN satu dengan yang lain, katanya.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan menilai positif rencana pembentukan holding BUMN untuk UMi dan UMKM. Menurutnya, pembentukan holding BUMN merupakan hal bagus karena tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga berpeluang menghadirkan pemerataan pertumbuhan bagi masyarakat.

Kita juga memerlukan satu pintu masuk untuk meningkatkan kondisi ekonomi, yang artinya kita harus punya trek bersama dalam membangkitkan ekonomi itu seperti apa sih harusnya. Pintu melalui BUMN ini menjadi potensi yang bagus, karena pada akhirnya semua akan teratur dan terarah, serta membuat kita bisa memiliki bayangan rel ekonomi pasca pandemi mau dibawa seperti apa, ujar Satria Aji Imawan.

Rencana pemerintah membentuk holding untuk pembiayaan dan pemberdayaan UMi  serta UMKM kembali disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Erick menegaskan perusahaan BUMN harus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, di mana lembaga pembiayaan BUMN harus bisa menyediakan pembiayaan murah untuk UMKM.

Untuk itu, menurut Erick, menjadi penting menggabungkan data UMKM yang dimiliki oleh tiga perusahaan BUMN yakni BRI, Pegadaian dan PNM. Sinergi tersebut untuk mendorong pengusaha kecil agar naik kelas dan UMKM yang semula tidak bankable bisa masuk kategori layak mendapatkan kredit perbankan. Pembiayaan ultra mikro juga sama, menggabungkan satu data UMKM dengan upaya kita, pengusaha kecil naik kelas, kata Erick dalam Indonesia Digital Conference 2020, Rabu (16/12).

Reporter : PD Djuarno
Editor : Nazaruli