Netral English Netral Mandarin
11:44 wib
Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri akan digelar pada Rabu (20/1/2021). Polda Metro Jaya menjadwalkan pada Rabu (20/1/2021) gelar perkara terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dalam acara ulang tahun Ricardo Gelael yang dihadiri Raffi Ahmad.
Soal Prabowo-Sandi Jadi Menteri, Elit PKS: Akhirnya Kekuasaan Jadi Tujuan

Kamis, 24-December-2020 08:00

Politisi Mardani Ali Sera
Foto :
Politisi Mardani Ali Sera
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Setelah Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan (Menhan), kini giliran Sandiaga Uno yang ikut bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Maruf Amin.

Sandiaga ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf). Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu dilantik bersama lima menteri baru lainnya pada Rabu (23/12/2020) kemarin. 

Masuknya Prabowo-Sandi dalam Kabinet Indonesia Maju, mendapat kritik dari sejumlah pihak. Pasalnya, Prabowo-Sandi merupakan rival Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 lalu. 



Salah satu yang mengkritik hal itu adalah Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Menurutnya, keputusan Presiden Jokowi mengajak kompetitornya masuk kabinet bisa melemahkan demokrasi. 

"Para menteri baru, baru saja dilantik. Eksperimen pertama pak Jokowi dimana kompetitor diajak masuk kabinet. Bagi demokrasi ini bisa melemahkan karena membentuk persepsi bahwa pada akhirnya kekuasaan yang jadi tujuan," tulis Mardani di akun Twitter-nya, dikutip netralnews.com, Kamis (24/12/2020).

Mardani berpendapat, seharusnya semua figur dan partai politik pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 tetap berada di luar pemerintahan untuk menguatkan oposisi dalam melakukan "check and balance" terhadap jalannya pemerintahan ke depan.

"Mestinya untuk menyehatkan demokrasi, semua figur dan partai pendukung Pak Prabowo dan bang Sandi menguatkan barisan #KamiOposisi agar ada check and ballance yang seimbang. Ini akan sehat bagi kebijkan publik yang dihasilkan karena ada kontrol dan pengawasan yang kokoh," katanya. 

Namun, lanjut anggota Komisi II DPR itu, yang terjadi justru pemerintahan Jokowi-Ma'ruf penuh sesak dengan koalisi parpol. "Penuh sesaknya pemerintahan pak Jokowi dengan koalisi partai, tentu publik pertanyakan," cuit Mardani. 

Padahal, tambah Mardani, yang diharapkan masyarakat dari reshuffle kabinet 2020 ini adalah Presiden Jokowi lebih banyak mengutamakan kalangan profesional dalam menangani pandemi. "Karena terbukti lebih bebas dari berbagai kepentingan," jelas Mardani. 

Terlepas dari kritik atas masuknya Prabowo-Sandi dalam kabinet, Mardani juga berharap menteri terpilih mampu menyelesaikan masalah, mengubah wajah birokrasi dan ego sektoral antar Kementerian, yang selama ini masih jadi inti masalah setiap implementasi kebijakan dan penanganan pandemi.

"Seperti persoalan perlindungan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), stunting, peningkatan pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular serta penguatan health security untuk penanganan pandemi," ungkap Mardani. 

Lebih jauh, inisiator gerakan  #2019GantiPresiden dan #KamiOposisi ini mengajak publik untuk mengawal kinerja enam menteri yang baru dilantik Jokowi supaya mereka tidak melenceng dari amanat konstitusi. 

"Mari kita beri berikan kesempatan untuk bekerja di 100 hari pertama dengan benar dan cepat mewujudkan janji Presiden dan melayani rakyat. Sambil terus kita kawal dan kritisi kalau ada kebijakan yang melenceng dari amanat konstitusi," pungkas Mardani. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli