Netral English Netral Mandarin
23:57 wib
Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat pemerintah Indonesia membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait penggusuran dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari di Jakarta Selatan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengonfirmasi bahwa Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jadi Kapolri pada Rabu (27/1).
Prasetyo Benarkan Anies Ajukan Nama Dhany Sukma sebagai Pengganti Bayu

Kamis, 03-December-2020 15:30

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi
Foto : Istimewa
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pimpinan DPRD DKI Jakarta membenarkan, adanya usulan nama Dhany Sukma, Kadis Dukcapil DKI Jakarta sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. Surat itu, telah diterima pimpinan DPRD DKI pada Selasa (1/12/2020) lalu.

“Baru kemarin. Namanya Dhany Sukma Sukma. Ya (Kadis Dukcapil),” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dikonfirmasi pada Kamis (3/12/2020).

“Mekanismenya begini, fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) dari Komisi A. Kalau nggak, nanti Komisi A dan saya melakukan fit and proper test,” tambah Politisi PDIP ini.



Menurut Prasetyo, uji kelayakan dan kepatutan diperlukan untuk mengetahui sejaumana kemampuan Dhany dalam memimpin suatu wilayah. Dewan, kata dia, juga akan mengecek rekam jejaknya selama di pemerintahan daerah.

“Dicek nanti sampai sejauhmana pengalaman dia memegang wilayah terus pernah menjadi lurah ataupun camat mana. Jadi seperti itu dicek latar belakangnya,” ungkapnya.

Dia menilai, uji kelayakan dan kepatutan untuk pejabat Wali Kota dan Bupati menjadi amat penting. Apalagi wilayah Jakarta Pusat menjadi wilayah strategis karena lokasinya menyatu dengan pemerintah pusat dan terdapat gedung-gedung kedutaan besar.

“Yah latar belakangnya kayak gmana, kalau dia nggak memimpin wilayah (susah) karena ini kan Jakarta Pusat strategis sekali. Ada Istana Negara, Balai Kota, DPRD, kemudian ada wilayah kumuh di Johar Baru, Tanah Tinggi, jadi kan harus menguasai itu,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo tak menjelaskan kepastian jadwal dan hasil fit and proper test yang akan dilakukan dewan. Sebab sekarang dewan dan Pemprov DKI Jakarta masih sibuk melakukan pembahasan APBD 2021.

“Si gubernur juga sedang kondisi ini kan positif (Covid-19). Yah alhamdulillah saya nggak (positif) tapi negatif. Ngeri banget,” katanya.

“Jadi kalau nanti selesai, langsung kami berkirim surat kepada gubernur lagi (hasil uji kelayakan dan kepatutan). Sekarang kan masih jalan pengawasan (latar belakang Dhany Sukma),” lanjutnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Bayu Meghantara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih terhitung Selasa (24/11/2020) lalu. Kemudian pada Senin (30/11/2020), Camat Tanah Abang Muhammad Yasin dan Lurah Petamburan Setiyanto juga turut dicopot dari jabatannya.

Mereka dicopot karena dianggap abai terhadap arahan dan instruksi Anies soal kerumunan massa di acara Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020) lalu.

Seusai dicopot, keduanya langsung dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sampai ada penugasan lebih jauh.

Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir mengatakan, ASN yang turut diperiksa adalah Camat Tanah Abang Muhammad Yassin, Lurah Petamburan Setiyanto, Kepala Bidang Pengelola Kebersihan Dinas LH Edy Mulyanto, Kepala Suku Dinas LH Jakpus Marsigit, dan Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan Dinas LH Aldi Jansen.

“Pencopotan Walkot Jakpus dan Kadis LH DKI ini berdasarkan hasil audit Inspektorat,” ujar Chaidir berdasarkan keterangan yang diterima pada Sabtu (28/11/2020).

Dia menjelaskan, pemeriksaan oleh Inspektorat mengacu pada instruksi Gubernur kepada Pelaksana (Plt) Inspektur Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat untuk memeriksa Bayu dan Andono. Hal ini terkait adanya dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan Gubernur pada jajaran wilayah saat kerumunan acara di Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020).

Ada arahan gubernur yang berisi empat langkah dan harus dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan. Arahan itu disampaikan secara tertulis kepada jajaran dalam Koordinasi Wilayah.

“Semua menyatakan memahami arahan Gubernur, namun ditemukan bahwa di lapangan arahan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu dari empat butir arahan itu di antaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas pemprov atau memfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan/pengumpulan massa,” jelasnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sesmawati