Netral English Netral Mandarin
12:17wib
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Presiden Lebih Baik Dipilih MPR seperti Dulu? Tsamara: Memangnya kalau Via MPR Nggak Ada Mahar Politik?

Sabtu, 26-Juni-2021 15:48

Tsamara Armany
Foto : Istimewa
Tsamara Armany
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Baru-baru ini muncul kembali wacana agar presiden RI dipilih MPR dan tidak perlu pemilu langsung oleh sebab itu perlu dilakukan amandemen UUD 1945.

Terhadap wacana tersebut, politikus PSI Tsamara Armany menentang dan tak setuju dengan menyampaikan du alasan.

“Alasan usang yang selalu dipakai ketika muncul ide Presiden dipilih MPR lagi adalah biaya mahal Pemilu & politik uang,” kata Tsamara Armany, Sabtu 26 Juni 2021.

“1. Memilih adalah hak dasar yg nilainya lebih tinggi dibanding hitung2an biaya semacam itu.  2. Memangnya kalau via MPR, nggak ada politik uang / mahar politik?” imbuhnya.

Untuk diketahui, wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kembali mencuat dalam beberapa waktu belakang. 

Adapun isi dalam rencana agenda perubahan tersebut adalah memunculkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara serta penataan kewenangan lembaga negara Republik Indonesia.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menilai amandemen kelima UUD 1945 adalah keniscayaan yang mesti dilakukan. Menurutnya, pemilihan kepemimpinan nasional ke belakang secara langsung ternyata tidak serta merta mewujudkan harapan dari demokrasi tersebut.

"Dalam kurang lebih dua puluh tahun terakhir, ritual demokrasi kita telah dilakukan secara berkala. Dan pemilihan langsung baik di eksekutif maupun legislatif telah menelan biaya yang sangat besar dalam memastikan serta menyalurkan legitimasi rakyat dan justru hal tersebut tidak sebanding dengan hasil pembangunan yang diharapkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021).

"Ratusan triliun yang digunakan dalam membiayai proses demokrasi kita sangat mahal. Padahal seandainya jika sistem pemilihan dapat dikembalikan kepada MPR tentu akan lebih membuat efisiensi keuangan negara, sebab ongkos pemilu tersebut dapat digunakan sebagai modal pemerataan pembangunan di daerah," imbuhnya

Dia menuturkan dalam proses pemilihan langsung selama ini rakyat hanya diberi kesan menjadi penentu dalam rekrutmen kepemimpinan nasional, padahal rakyat hanya memilih calon yang disodorkan oleh partai politik atau oleh elit politik secara perseorangan. Setelah pemilihan umum berlalu permainan politik dikembalikan lagi kepada para aktor politik, bukan kepada rakyat.

"Maka menjadikan kembali Presiden sebagai mandataris MPR dirasakan lebih memenuhi unsur dari sebuah esensi demokrasi," tuturnya.

Dia berpandangan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden kini sangat rentan terhadap terjadinya polarisasi di masyarakat. Sebagai contoh pengalaman Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, hal itu juga berlanjut hingga pada saat pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019.

"Dampak polarisasi masyarakat sangat mengganggu agenda pembangunan, di mana energi bangsa terkuras habis, bahkan Presiden terpilih harus melakukan rekonsiliasi agar penyatuan masyarakat dapat kembali terjadi. Dan itu memakan waktu lama dengan sumberdaya yang besar," tuturnya.

Lebih lanjut, dia pun menyinggung pasca perubahan UUDNRI Tahun 1945 khususnya setelah Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Menurutnya, presiden terpilih yang mendapat dukungan mayoritas dari pemilih ternyata belum tentu didukung oleh mayoritas suara di DPR.

"Atas kondisi tersebut, seringkali terjadi di mana legitimasi suara dari rakyat melalui pemilihan umum dalam menentukan Presiden bersama Wakil Presiden dalam ekspektasi independensi suatu kebijakan justru seringkali terdistorsi oleh kepentingan para kelompok elit politik," papar Sultan dilansir detik.com.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani