3
Netral English Netral Mandarin
05:44 wib
Partai Demokrat memecat sejumlah kader yang dianggap terlibat dan mendukung gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai atau kudeta. Pertumbuhan jumlah orang kaya raya atau crazy rich di Indonesia diproyeksi bakal melampaui China seiring dengan proses distribusi vaksin Covid-19 dilakukan.
Presiden Mau UU ITE Direvisi, PKB Dukung dan Usul Buat UU soal Etika Bermedsos

Rabu, 17-Februari-2021 23:24

Jazilul Fawaid, Wakil Ketua DPP PKB.
Foto : dpr.go.id
Jazilul Fawaid, Wakil Ketua DPP PKB.
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik rencana pemerintah untuk merevisi merevisi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Wakil Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya menyetujui rencana revisi UU ITE sebagaimana yang dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena filosofi dan tujuan awal dibuatnya UU tersebut terkait transaksi elektronik bukan ujaran kebencian. 

Diketahui, saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021), Presiden Jokowi berpesan agar implementasi UU ITE tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jika hal itu tak dapat dipenuhi, ia akan meminta DPR untuk merevisi UU tersebut.

"Kami setuju. Sebab UU ITE filosofi dan tujuan awalnya terkait transaksi elektronik bukan ujaran kebencian," kata Jazilul Fawaid kepada wartawan, Selasa (16/02/2021).

Menurut Jazilul, pasal-pasal karet yang ada di UU ITE sejatinya juga hasil revisi, namun masih parsial, multi tafsir dan mudah melenceng. 

"Hemat saya, akan lebih bagus jika diajukan draf RUU baru khusus tentang etika informasi, yang dapat menertibkan informasi palsu, akun palsu bahkan buzzer palsu robotik yang bernaluri hoax, fitnah, ujaran kebencian, ancaman dan rasis," tegasnya.

Tidak cukup UU ITE, Jazilul menyebut, Indonesia saat ini juga perlu UU yang mengatur etika, kesadaran dan ketertiban dalam menggunakan jejaring informasi dan media sosial (medsos). 

"Pasal karet, salahsatunya terkait pencemaran nama baik, ancaman dan lainnya, ini perlu diperjelas definisi dan batasannya," pungkas Wakil Ketua MPR itu. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan HP