Netral English Netral Mandarin
21:21wib
Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Arif Rahman mengatakan pihaknya tidak pernah didatangi oleh Kapolda atau Kapolres yang baru dilantik di daerah. Baca artikel CNN In Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria memastikan tidak akan menghadiri kegiatan Reuni 212.
Pro dan Kontra Soal PPHN, Begini Kata Arsul Sani

Minggu, 24-Oktober-2021 13:40

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani
Foto : Istimewa
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani
28

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan pro dan kontra tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) perlu dibuat matrik agar diketahui alasan pihak yang mendukung maupun menolak.

"Ini perlu agar diskursus di ruang publik menjadi jelas," kata Arsul saat diskusi Empat Pilar MPR di acara 

press gathering wartawan parlemen di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/10/2021).

Menurut Arsul, semua kekuatan politik yang ada di MPR sepakat PPHN itu perlu namun belum sepakat soal isinya.

Ibarat sepeda motor, kata Arsul, belum diketahui kekuatan mesin, warna, bahan bakar, dan spesifikasi lainnya.

Menurut dia, MPR mempunyai kewajiban untuk mengurai isi PPHN secara perinci sehingga perdebatan yang terjadi tidak lagi berputar pro dan kontra soal PPHN.

Masyarakat yang keberatan terhadap adanya PPHN, menurut Arsul, karena ada pikiran hal demikian memerlukan amendemen UUD NRI Tahun 1945.

"Bila ada amendemen, masyarakat curiga nanti akan ada agenda lain yang disepakati," kata Arsul.

Agenda lain itu, kata dia, misalnya keinginan kembali ke UUD NRI Tahun 1945 atau memperpanjang periode jabatan presiden.

Arsul menjelaskan bahwa berbeda dengan perubahan undang-undang (UU) yang bisa saja tak perlu naskah akademik, sedangkan amendemen UUD memerlukan ketentuan yang harus dipenuhi, seperti syarat jumlah pengusul dan apa yang hendak diubah disertai dengan alasannya.

"Alasan itu harus diajukan terlebih dahulu. Apa-apa yang ingin diubah harus menjadi diskursus publik," katanya dikutip dari siaran pers.

Dari syarat dan ketentuan bagaimana amandemen itu bisa terjadi maka mengubah UUD tak bisa dilakukan sembarangan.

"Bila diubah secara sembarangan, hal demikian merupakan tindakan inskonstitusional," katanya.

Arsul Sani mengatakan bahwa PPHN adalah haluan negara, bukan haluan pemerintah sehingga apa yang ada di haluan negara tak hanya dijalankan oleh Presiden, tetapi juga oleh lembaga negara lainnya.

Reporter : Antara
Editor : Sesmawati

Berita Terkait

Berita Rekomendasi