Netral English Netral Mandarin
05:18wib
LSI Denny JA menilai, PDI Perjuangan berpotensi akan mengalami kekalahan jika mengusung Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia menegaskan fasilitas kesehatan di Indonesia bisa tumbang dalam 2-4 minggu jika pengendalian pandemi tidak diperketat.
Protes Bukan Sejak Jokowi, Tokoh Papua: BBM Satu Harga Sudah dari Era Soeharto

Kamis, 10-Juni-2021 08:20

Ilustrasi penjualan BBM di Papua
Foto : Liputan6.com
Ilustrasi penjualan BBM di Papua
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tokoh asal Papua, Christ Wamea protes dengan narasi yang menyebutkan bahwa BBM satu harga di Papua terjadi di era Presiden Joko Widodo. 

Padahal menurut dia, BBM satu harga sudah ada sejak era Presiden Soeharto.

"Nama program "BBM SATU HARGA" 5 thn lalu buzzeRp bernarasi seakan2 di Papua itu BBM br satu harga dg drh lain pada era Jokowi pdhl sdh dr era Soeharto BBM sdh satu harga dg drh lain di Indonesia. Nama program pertamina ini utk bangun SPBU br didrh2 yg blm bangun SPBU," kata Christ Wamea.

Sementara secara terpisah diberitakan, PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) bersama Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas meresmikan secara serentak 27 titik lembaga penyalur bahan bakar minyak melalui Program BBM Satu Harga . 

Peresmian serentak ini dilakukan di Kantor Integrated Terminal Pontianak, Rabu (9/6).

"Dengan resminya 27 titik BBM Satu Harga yang kita lakukan pada hari ini, Pertamina bersama Kementerian ESDM dan BPH Migas kembali mewujudkan energi berkeadilan bagi saudara-saudara kita yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses untuk menikmati energi dengan harga yang terjangkau," ujar Executive General Manager Regional Kalimantan Freddy Anwar, dalam siaran pers, Rabu (9/6/2021).

PT Pertamina Patra Niaga, yang kini diamanahkan menjalankan program BBM Satu Harga sebagai Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) memiliki target 76 titik BBM Satu Harga di tahun 2021. Dengan 27 titik yang diresmikan, maka saat ini sudah ada 270 wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) yang dilayani oleh Pertamina melalui Program BBM Satu Harga.

Secara rinci, 27 titik BBM Satu Harga yang diresmikan ada di 11 provonsi antara di Provinsi Kepulauan Riau satu (1) titik, Nusa Tenggara Barat tiga (3) titik, Nusa Tenggara Timur (NTT) tujuh (7) titik, Kalimantan Barat lima (5) titik, Kalimantan Utara satu (1) titik, Gorontalo satu (1) titik, Sulawesi Tengah dua (2) titik, Sulawesi Selatan satu (1) titik, Maluku satu (1) titik, Maluku Utara satu (1) titik, Papua empat (4) titik.

Adapun untuk di Kalimantan Barat yaitu di Menukung Kabupaten Melawi, Kayan Hulu Kabupaten Sintang, Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang, Menjalin Kabupaten Landak, dan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.

"Harapannya BBM Satu Harga dapat mendukung pemerataan energi di seluruh negeri serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat di daerah tersebut. Pertamina optimistis dapat terealisasi seluruh 76 target BBM Satu Harga pada akhir tahun nanti," tambah Freddy.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa juga menjelaskan, BBM Satu Harga ini sangat penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, keadilan wilayah, keadilan sosial yang berbasis keadilan energi. Menurut dia, pertumbuhan tidak hanya difokuskan di pusat atau di kota besar saja, namun dimulai dari wilayah 3T agar nantinya pertumbuhan terjadi secara merata.

"Pertamina sejak 2016 hingga sekarang konsisten untuk mewujudkan BBM Satu harga ini sesuai dengan UU Migas. Hal Ini pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tadinya harga bahan bakar bisa hingga Rp40.000, sekarang harganya sama, secara operasional ekonomi pasti akan sangat berpengaruh," jelasnya.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengapresiasi atas beroperasinya 27 titik BBM Satu Harga yang tersebar di seluruh Indonesia, dan khususnya yang melayani kebutuhan energi masyarakat di Kalimantan Barat.

"Ini adalah bentuk perhatian kepada masyarakat dalam hal mendukung ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM yang diatur sehingga dapat terus dinikmati oleh masyarakat. Selain itu, kami harap hal ini tetap dilakukan pengawasan yang ketat dari semua pihak agar semuanya berjalan dengan lancar," ungkapnya seperti dilansir Sindonews.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati