Netral English Netral Mandarin
23:57 wib
Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat pemerintah Indonesia membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait penggusuran dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari di Jakarta Selatan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengonfirmasi bahwa Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jadi Kapolri pada Rabu (27/1).
Protes Kapolda Metro Jaya Saat Konferensi Pers 6 Anggota FPI Tewas, Tengku Zul: Maskernya Mana?

Jumat, 11-December-2020 13:26

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran (kanan) didampingi Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachmanmem berikan keterangan pers terkait kasus penyerangan anggota kepolisian di Polda Metro Jaya, Jakarta,
Foto : Twitter/Tengkuzulkarnain
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran (kanan) didampingi Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachmanmem berikan keterangan pers terkait kasus penyerangan anggota kepolisian di Polda Metro Jaya, Jakarta,
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain mengunggah sejumlah pernyataan protesnya terhadap tewasnya 6 anggota FPI akibat ditembak oleh aparat kepolisian melalui akun Twitternya.

Yang terkini, Jumat (11/12/20), Tengku Zul tak diduga menyoroti Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya yang dalam sejumlah foto yang beredar tidak menggunakan masker sebagai standar protokol kesehatan saat konferensi pers.

Tengku Zul mengatatakan: "Maskernya maannnaaa...?"



Sebelumnya Zul juga mengunggah pernyataan tentang simpatiknya terhadap 6 anggota FPI yang sudah meninggal, katanya: "Alhamdulillah siang ini kami sedekah nasi bungkus buat fakir miskin dan korban banjir 170 bungkus di Medan."

"Pahalanya dihadiahkan untuk 6 korban dari saudara kita di Jakarta. Semoga anak anak itu mendapatkan pahala sebagai syuhada dan keluarga diberi kesabaran. Al Fatihah, Amin," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan bahwa penegakan hukum yang tegas akan dilakukan terhadap kelompok atau organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindak pidana.

“Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong,” ujar Fadil di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/12/2020) pagi.

Ormas-ormas yang menggunakan identitas sosial seperti suku dan agama, kata Fadil, bisa merusak rasa kenyamanan masyarakat dan merobek kebhinekaan di Indonesia.

Terlebih lagi ada tindak pidana yang berulang kali dan bertahun-tahun dilakukan, seperti menyebarkan kebencian dan menyebarkan berita bohong.

“Enggak boleh. Negara ini dibangun dari kebhinekaan. Nah ini. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model gini. Enggak ada gigi mundur, maju terus,” tambah Fadil.

Ia menegaskan, ormas-ormas yang melakukan tindak pidana dan meresahkan masyarakat akan diproses secara hukum.

Menurut Fadil, Indonesia butuh keteraturan sosial.

“Kita butuh keteraturan sosial, kita butuh ketertiban sosial. Adalah tugas kapolda untuk menjamin keteraturan dan ketertiban sosial tersebut. Social order, supaya masyarakat bukan hanya merasa aman, tapi dia juga merasa nyaman,” kata Fadil.

Selain itu, penegakan hukum terhadap ormas atau kelompok yang meresahkan masyarakat dilakukan untuk menjamin iklim investasi di Indonesia.

“Kedua, supaya iklim investasi ini bisa hidup. Economic development need law and order. Pembangunan ekonomi ini membutuhkan butuh kepastian hukum, keteraturan, dan ketertiban. Supaya investasi bisa datang. Jadi hukum harus ditegakkan,” kata Fadil.

 

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat