Netral English Netral Mandarin
14:11wib
Publik dihebohkan dengan ucapan selamat hari raya dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada umat Baha'i. Video itu jadi sorotan karena Baha'i bukan salah satu dari enam agama yang diakui negara. Menaker Ida Fauziyah menyatakan karyawan dengan gaji di atas Rp 3,5 juta tetap bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 juta.
Protes Tak Libatkan Majelis Rakyat Papua, Veronica Koman: Paksa Lanjutkan Otsus Gagal, Itulah Jakarta!

Kamis, 17-Juni-2021 12:15

Veronica Koman
Foto : Istimewa
Veronica Koman
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pegiat HAM, Veronica Koman menyampaikan kritiknya terkait RUU Otsus. Menurutnya, karena tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua, maka sebenarnya otsus gagal.

“Langkah Jakarta yang tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua dalam pembahasan RUU Otsus adalah bukti konkret bahwa Otsus itu gagal,” kata Veronica Koman melaluia akun Twitternya, Kamis 17 Juni 2021.

“Rapat kerja Pansus RUU Otsus yang sedang berlangsung saat ini di DPR inkonstitusional karena tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua,” lanjut Veronica.

“Paksa mau lanjutkan Otsus yang gagal dengan mengangkangi amanat UU Otsus itu sendiri, itulah Jakarta!” tandasnya.

Sementara sebelumnya secara terpisah dilansir Tempo.co, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Jacky Manuputty mengatakan pusat seharusnya lebih melibatkan gereja dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk membicarakan berbagai hal soal Papua. Termasuk, kata dia, revisi Undang-undang Otonomi Khusus atau UU Otsus Papua.

Jacky juga mengungkapkan kekecewaannya karena berbagai institusi hanya membangun narasi dan berbicara tentang apa yang telah dilakukan untuk Papua, tanpa pernah berpikir sebagai bangsa besar untuk mengakui bersalah dan memohon maaf pada Papua.

“PGI juga prihatin dengan diabaikannya lembaga MRP dalam berbagai kebijakan di Papua, terutama dalam isu pemekaran dan perdasus,” ujar Jacky lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 12 Juni 2021.

PGI berpendapat penyelesaian masalah Papua haruslah dari hati, kejujuran dan keseriusan, melalui pendekatan kultural dan kemanusiaan, sebagaimana berkali-kali diungkapkan oleh Presiden.

“Pendekatan kultural itu mestinya haruslah dengan dan melalui MRP, sebagai lembaga resmi negara yang mewadahi representasi kultural (agama, adat dan perempuan),” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PGI Gomar Gultom mendukung pernyataan Majelis Rakyat Papua yang ingin ada evaluasi menyeluruh UU Otsus Papua. Ia melihat selama ini pembahasan hanya seputar anggaran. Padahal, kata dia, ada beberapa amanat UU Otsus Papua yang tak dihiraukan. Seperti, menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, pembentukan Komnas HAM Papua, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli