Jumat, 29-January-2021 18:40

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Seketaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengungkapkan penolakannya terhadap aturan Pemilu terkait nilai ambang batas. 

Apalagi, kata Antoni aturan dengan nilai empat persen dalam syarat masuk senayan sangat memberatkan. Malahan, cenderung membunuh sistem demokrasi.

Antoni mengungkapkan pasal siluman lainnya yang sedang digarap DPR lainnya. Dia ungkapkan saat bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Jumat (29/1/2021).

"Yang paling parah tentu pasal yg mengatur kenaikan ambang batas parlemen (PT) dari 4%. Ada keinginan membunuh demokrasi dengan kenaikan PT ini.#TolakRevisiUUPemilu," tulisnya.

Apalagi, ppengalamannya pada Pemilu terakhir. Ditambah adanya kenaikan satu persen pada pemilu mendatang.

"Dengan kebijakan PT 4% saja pada Pemilu 2019 suara rakyat banyak yg hangus, tidak mendapat wakil mereka di DPR RI.#TolakRevisiUUPemilu," cuitnya.

"Dengan rencana kenaikan PT 5?ngan memakai hasil pemilu lalu artinya PPP (4,52%) juga akan menjadi partai non parlemen #TolakRevisiUUPemilu," kata dia.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Seketaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengungkapkan penolakannya terhadap aturan Pemilu terkait nilai ambang batas. 

Apalagi, kata Antoni aturan dengan nilai empat persen dalam syarat masuk senayan sangat memberatkan. Malahan, cenderung membunuh sistem demokrasi.

Antoni mengungkapkan pasal siluman lainnya yang sedang digarap DPR lainnya. Dia ungkapkan saat bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Jumat (29/1/2021).

"Yang paling parah tentu pasal yg mengatur kenaikan ambang batas parlemen (PT) dari 4%. Ada keinginan membunuh demokrasi dengan kenaikan PT ini.#TolakRevisiUUPemilu," tulisnya.

Apalagi, ppengalamannya pada Pemilu terakhir. Ditambah adanya kenaikan satu persen pada pemilu mendatang.

"Dengan kebijakan PT 4% saja pada Pemilu 2019 suara rakyat banyak yg hangus, tidak mendapat wakil mereka di DPR RI.#TolakRevisiUUPemilu," cuitnya.

"Dengan rencana kenaikan PT 5?ngan memakai hasil pemilu lalu artinya PPP (4,52%) juga akan menjadi partai non parlemen #TolakRevisiUUPemilu," kata dia.