Netral English Netral Mandarin
23:52wib
BMKG menyatakan gempa yang terus berlangsung di wilayah Ambarawa Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga merupakan jenis gempa swarm dan perlu diwaspadai. Sejumlah calon penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, mengeluhkan soal aplikasi PeduliLindungi serta harga tes PCR yang dinilai mahal.
Publikasi Diskominfotik soal Anggaran Formula E, PSI: Ada Bau Busuk!

Jumat, 01-Oktober-2021 08:20

Pemprov DKI
Foto : Istimewa
Pemprov DKI
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPRD Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, perubahan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari revisi kajian kelayakan sesuai rekomendasi BPK. 

Sebelumnya Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika (Diskominfotik) DKI Jakarta menyebut, jika kegiatan balap mobil Formula E tidak akan menggunakan APBD. 

PSI pun menyoroti selisih Rp 945 miliar antara saat mengajukan permohonan dana APBD 2020 dengan biaya yang telah direvisi. 

"Publikasi Diskominfotik itu justru menunjukkan ada bau busuk di Formula E. Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E Rp 1,13 triliun. Lalu setelah ditegur BPK, sekarang biayanya direvisi menjadi Rp 336,67 miliar. Itu berarti, ada percobaan mark up anggaran sebesar Rp 790,73 miliar," kata Anggara di Jakarta, Kamis (30/9/2021). 

Berdasarkan kajian kelayakan yang diajukan pada pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI harus membayar commitment fee sebesar Rp 360 miliar. Biaya pelaksanaannya mencapai Rp 344,4 miliar dan bank garansi Rp 423 miliar. Dengan demikian, total biaya mencapai Rp 1,13 triliun per tahun. 

Sementara itu, menurut publikasi Diskominfotik, commitment fee Rp 560 miliar dipakai untuk 3 tahun dari 2022 hingga 2024, sehingga rata-ratanya Rp 186,67 miliar per tahun. Di sisi lain, biaya penyelenggaraan Rp 150 miliar per tahun dan tidak ada bank garansi. Total biaya setelah revisi adalah Rp 336,67 miliar per tahun. 

“Waktu minta anggaran APBD biayanya mahal banget, tapi saat pakai uang swasta kok jadi murah banget? Ini jelas ada yang janggal dengan pengelolaan anggaran Formula E,” ucap Anggara. 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji tidak akan menggunakan APBD dalam penyelenggaraan mobil balap Formula E. 

"Tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan dari APBD baik untuk komitmen fee maupun biaya penyelenggaraan ke depan," bunyi keterangan tertulis yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP