Netral English Netral Mandarin
18:10 wib
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta akan menerapkan sistem baru agar tak ada lagi surat hasil tes Covid-19 palsu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan bahwa keterisian tempat tidur Intensive Care Unit (ICU) pasien Covid-19 di 101 rumah sakit rujukan telah mencapai 85 persen.
Refly Harun Pesimis Kapolri Baru Promoter

Rabu, 13-January-2021 11:00

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun (RH)
Foto : Istimewa
Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun (RH)
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun berterus terang bahwa dirinya pesimis dengan Kapolri yang baru Promoter, yakni profesional, modern dan terpercaya.

Pernyataan ini disampaikan Refly menanggapi kritik Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani, yang harap Kapolri baru tidak "tebang pilih". Artinya, ada perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi siapa saja dan Promoter. 

Menurut Refly, salah satu indikator Polri yang bersih adalah Polri yang tidak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 



"Pertanyaannya Apakah Kapolri yang baru mampu mewujudkan itu? Ya saya sih pesimis, terus terang saja," kata Refly, dikutip dari pernyataan di kanal Youtubenya, Rabu (13/1/2021).

Lebih lanjut Refly jelaskan, terkadang kita tidak bisa membedakan antara mengkritik presiden dan mengkritik Polri. Apabila kita mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mengkritik Polri itu dianggap satu paket, padahal berbeda.

"Karena yang namanya Polri itu, walaupun dia berada di bawah struktur presiden, dia adalah penegak hukum dan dia memiliki kewenangan yang sifatnya mandiri," kata Refly.

Berbeda dengan TNI yang tidak bisa bertindak mandiri. TNI bertindak atas perintah secara struktural.

"Jadi kalau misalnya Kapolri itu tidak memerintahkan apa-apa, tapi Polisi sebagai penyidik bisa membuat orang menjadi tersangka dan lain sebagainya," ujar dia.

Pasalnya, penyidik yang menentukan seseorang, apakah bisa terjadi tersangka atau tidak. "Karena itulah dibutuhkan seorang Polisi yang profesional modern dan terpercaya," sambung Refly.

Refly ungkap kenyataannya saat ini dengan pernyataan "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas" misalnya, sudah sering dikeluhkan oleh banyak orang. Seperti kasus adu-mengadu, apabila yang diadukan adalah kelompok yang kebetulan pro dengan pemerintahan, maka cepat-cepat ditolak. Tetapi apabila kelompok yang dianggap pengkritik pada pemerintah, maka cepat-cepat diproses. 

"Termasuk misalnya pengaduan terhadap Babe Haikal. Soal mimpi langsung diproses," ujar RH.

Refly harap, jangan sampai Polisi hanya menjadi alat dari kekuasaan. Padahal Polisi itu adalah alat negara, meski Polisi tidak bisa dipisahkan persis dengan kepentingan pemerintah dan selama kepentingan yang benar harus didukung, tetapi apabila kepentingan tidak benar, tidak boleh didukung.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Nazaruli