Netral English Netral Mandarin
06:05 wib
Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat pemerintah Indonesia membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait penggusuran dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari di Jakarta Selatan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengonfirmasi bahwa Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jadi Kapolri pada Rabu (27/1).
Respon Tindakan Korupsi, Seluruh Jajaran Kemensos Prihatin, Kaget dan Terpukul

Minggu, 06-December-2020 12:00

Sekjen Kemensos Hartono Laras dan Eselon 1 Kemensos saat Konferensi Pers
Foto : NNC/Martina Rosa
Sekjen Kemensos Hartono Laras dan Eselon 1 Kemensos saat Konferensi Pers
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras angkat bicara terkait kasus korupsi yang menyeret nama pejabat Kemensos. 

Hartono lantas menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyikapan, terkait dengan proses hukum yang tengah berlangsung di KPK. 

"Pertama kami, seluruh jajaran Kementerian Sosial tentu prihatin dan sangat kaget. Apa yang terjadi di pada tanggal 5 kemarin, dini hari ada penangkapan atau OTT pada sejumlah orang atau oknum pejabat dari Kementerian Sosial," kata Hartono bersama dengan jajaran eselon satu saat konferensi pers, Minggu (6/12/2020).



Hartono juga prihatin karena berdasarkan pengembangan pemeriksaan, kemudian ditetapkan tersangka untuk beberapa orang.

"Tentu kami akan bekerja sama dan membuka akses penuh terhadap berbagai informasi yang diperlukan, guna proses hukum yang sedang berjalan," tegas Hartono.

Kata Hartono, itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan dan dukungan penuh Kementerian Sosial dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. 

"Atas kejadian ini kami tentu di samping prihatin juga sangat terpukul. Di tengah upaya kami untuk terus bekerja bekerja keras melaksanakan tugas amanah, khususnya dalam menyalurkan Bantuan Sosial di tengah Pandemi Covid-19 yang sama-sama kita hadapi," jelas dia.

Dijelaskan Hartono, hampir sembilan bulan terakhir ini Kemensos beserta seluruh jajaran, tanpa mengenal lelah untuk memastikan Bantuan Sosial tersalurkan atau disalurkan secara cepat, tepat sasaran dan terus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

Hartono juga menegaskan, sejak awal pihaknya telah meminta aparat pengawasan, baik dari internal Kemensos maupun BPKP dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan, pengawalan dan pengawasan atas pengelolaan anggaran Bantuan Sosial. Hal ini disadari karena pihaknya mengelola anggaran sangat besar di 2020.

"Lebih lanjut kami beserta seluruh jajaran di Kementerian Sosial akan terus bekerja keras untuk melaksanakan dan menyelesaikan program-program. Baik itu program yang reguler maupun program yang secara khusus, non reguler dari sisa kegiatan kami di tahun 2020 yang akan segera berakhir dan mempersiapkan pelaksanaan program di 2021," jelas dia.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Irawan HP