3
Netral English Netral Mandarin
19:11 wib
Menko Polhukam Mahfud MD membantah tudingan yang menyebut pemerintah melindungi jalannya Kongres Luar Biasa ( KLB) kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan agar warga Jakarta untuk mewaspadai potensi hujan disertai kilat dan petir hari ini, Senin (8/3).
Revisi UU ITE Bisa Jadi Pedang Bermata Dua, Perang Buzzer Kian Seru, Korbannya Capres 2024

Rabu, 17-Februari-2021 15:12

Pemerhati sosial dan politik Rustam Ibrahim
Foto : Twitter
Pemerhati sosial dan politik Rustam Ibrahim
4

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerhati sosial dan politik Rustam Ibrahim mengomentari rencana revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang digulirkan pemerintah dan disambut baik DPR dan banyak kalangan.

Menurut Rustam, jika pemerintah dan DPR tidak hati-hati dalam merevisi UU ITE maka bisa menjadi 'pedang bermata dua'.

"Revisi UU-ITE jika tidak hati-hati bisa jadi pedang bermata dua," tulis Rustam di akun Twitternya, Rabu (17/2/2021).

"Di satu pihak "kebebasan berekspresi" lebih terjamin. Di pihak lain orang mungkin tidak takut-takut lagi menebar hinaan, cacimaki, hoax, ujaran kebencian," jelasnya.

Selain itu, Rustam menyebut revisi UU ITE juga bakal membuat perang antar buzzer di media sosial makin seru.

Lebih lanjut, Rustam berpendapat apabila UU ITE direvisi, maka yang menjadi korban adalah calon pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2024 mendatang.

"Perang antar buzzer akan lebih seru. Korbannya Capres 2024 & Jokowi sudah selesai," cuit @RustamIbrahim.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajaran Polri untuk berhati-hati dalam menyikapi dan menerima laporan dugaan pelanggaran UU ITE. Presiden mengingatkan adanya pasal-pasal dalam UU ITE yang bisa diterjemahkan secara multitafsir.

"Belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya," tulis Presiden di akun Twitternya, @jokowi, Selasa (16/2/2021).

"Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati," sambungnya.

Presiden Jokowi menjelaskan, semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, lanjutnya, jika penerapan UU ITE menimbulkan rasa tidak adil, maka UU tersebut perlu direvisi.

"Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati