3
Netral English Netral Mandarin
22:25 wib
Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Bali United dalam laga uji coba yang akan berlangsung hari ini. Pemerintah masih menganggap persoalan di tubuh Partai Demokrat yang berujung pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang merupakan persoalan internal partai.
RH Sebut JKW Presiden Cebong, Gawat Sekali, FH: Sandi dan Prabowo Dirangkul, Ngaco!

Senin, 25-January-2021 10:35

RH Sebut JKW Presiden Cebong, Kini Situasi Gawat, Ferdinand sebut Sandi dan PS Dirangkul, Ngaco
Foto : CNN Indonesia
RH Sebut JKW Presiden Cebong, Kini Situasi Gawat, Ferdinand sebut Sandi dan PS Dirangkul, Ngaco
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun (RH) menilai, saat ini ada kelompok yang mempersepsikan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya menjadi presiden untuk kelompok mereka.

“Bayangkan bahkan seorang Presiden yang harusnya mewadahi kita semua, bapak bagi kita semua, itu dipersepsikan sebagai presiden satu kelompok. Gawat sekali bangsa kita ini,” ujar Refly Harun dilansir chanel YouTubenya, Sabtu (23/1).

Pernyataan RH mendapat perhatian mantan politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean. Ia menyanggah pernyataan RH sebagai sesat opini dan ngaco.

"Jokowi sbg Presiden jelas mengurusi seluruh rakyat pemilihnya maupun yg tdk memilihnya. Bahkan @prabowo  dan @sandiuno  dirangkul jd bagian pemerintahan," katanya, Senin (25/1/21).

"Lucunya, @ReflyHZ  beropini seolah @jokowi  hanya presiden bg pendukungnya. Refly yg sesat opini, Jokowi yg dia salahkan. Ngaco.!" imbuh Ferdinand.

Menurut Ferdinand, pendapat Refly bersumber dari sebuah kehidupan yang tak menerima demokrasi secara utuh.

"Demokrasi kita telah memilih @jokowi  sbg Presiden terpilih dan harusnya kelompok yg kalah sprt @ReflyHZ  menerima hasil demokrasi yg sah dan bkn beropini sprt ini," tegas Ferdinand.

Sementara sebelumnya menurut Refly, kelompok yang disebut "cebong" cenderung membuat citra Jokowi jadi buruk di mata publik. Karena para pendukung Jokowi seolah mempersepsikan presiden itu adalah presiden kelompok mereka. Sementara di luar itu tidak dianggap sebagai rakyat.

“Presiden dianggap sebagai presidennya cebong. Lalu ada istilah baru, Kadrun misalnya. Dan setiap saat, bahwa seola-ola yang dikatakan Kadrun itu bukan rakyatnya Jokowi. Konsep bernegara kita jadi tidak benar,” ucap Refly Harun.

Menurut mantan Komisaris PT Pelindo I ini, seharusnya jika ada perdebatan horizontal, antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain, maka presiden harus menjadi penengah. ” Presiden harus menjadi presiden kita semua,” katanya.

Menurut dia, fenomena sosial ini terjadi karena peninggalan dari Presidential Threshold yang membagi pengelompokan masyarakat ini.

“Dan masih terasa sekarang, siapa pun yang kritis dengan pemerintahan Jokowi, pasti ada saja orang yang menghantam bahkan ingin memenjarakan. Itu sangat buruk bagi masa depan demokrasi kita,” katanya.

Refly berharap, bangsa ini punya demokrasi yang mapan. Bisa menerima segala perbedaan pendapat, dan tidak menggunakan kekuatan koersif untuk membungkam, mempidanakan lawan politik.

“Jadi kita punya konsep bernegara yang menghargai konstitusi, demokrasi dan hak asasi. Dan ketiga ini ada yang namanya freedom of expreesion, kemerdekaan untuk berekspresi,” tutur Refly Harun.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto