Netral English Netral Mandarin
16:47wib
Sebanyak 11 siswa MTs Harapan Baru Cijantung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, meninggal saat kegiatan pramuka susur sungai di Sungai Cileueur. Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan moratorium penerbitan izin usaha baru untuk pinjaman online.
Rizal Ramli Sebut BuzzerRp Masalah Serius Ancam Demokrasi

Senin, 06-September-2021 09:00

Rizal Ramli
Foto : Istimewa
Rizal Ramli
20

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), terhitung sejak tahun 2014 hingga 2020 tercatat ada 133 paket pengadaan yang totalnya mencapai Rp 1,29 triliun.

Di mana di dalamnya ada anggaran untuk media sosial, influencer, kampanye online, hingga konsultan komunikasi.

Anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital ini mendapat sorotan tokoh senior, DR. Rizal Ramli.

Bagi Rizal Ramli, kehadiran pendengung bayaran atau BuzzerRp yang kerap kali mengatasnamakan diri sebagai influencer merupakan masalah serius bagi kehidupan demokrasi di negeri ini.

Kelompok ini, menurutnya bergerak hanya untuk kepentingan sang tuan yang membayar.

Narasi-narasi yang disampaikan berlebihan hingga acapkali berpotensi merusak persatuan dan mengadu domba agama. Semua itu tidak dipedulikan karena yang terpenting bagi BuzzerRp adalah menutupi kegagalan sang tuan.

“Menutupi kegagalan tuannya dan melakukan pembunuhan karakter terhadap lawan-lawan politik,” kata Rizal, Minggu (5/9/2021).

"Nah si Tuan Pembayar bisa perankan "Good Guy" karena peran kotor (“Bad Guys”) sudah dimainkan BuzzeRp," sambung Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.

Di era rezim saat ini, Rizal Ramli melihat bahwa propaganda islamphobia terus dilanjutkan. Tujuannya ada dua. Pertama untuk menakut-nakuti minoritas, abangan, dan nasionalis sempit, sehingga mereka semakin militan membela status-quo yang minim prestasi dan koruptif.

“Kedua mobilisasi pendanaan untuk membiayai operasi islamphobia oleh BuzzerRp dan InfluencerRp,” sambungnya.

Padahal, kata Rizal Ramli, negara yang mengaku Pancasila tidak boleh ada phobia-phobia terhadap agama apapun. Termasuk tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama, suku, dan warna kulit.

"Kita semua Indonesia. Stop dan hentikan phobia-phobia, yang hanya jadi sumber perpecahan! Fokus lawan ketidakadilan, korupsi dan perilaku otoriter!” tegas mantan Menko Kemaritiman itu

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP