Netral English Netral Mandarin
01:29wib
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan tak mencari Perang Dingin baru dengan China. Sejumlah jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di berbagai daerah menyoroti kasus-kasus dugaan kriminalisasi petani jelang Hari Tani Nasional.
Rizieq Divonis Ringan, Praktisi Hukum: Majelis Hakim Mengagumi dan Berpihak ke Terdakwa, Tidak Netral

Senin, 31-Mei-2021 23:30

Habib Rizieq Shihab
Foto : Istimewa
Habib Rizieq Shihab
24

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur telah membacakan vonis terhadap terdakwa Rizieq Shihab dalam perkara kerumunan di Megamendung dan Petamburan pada Kamis (27/5/2021).

Untuk kasus kerumunan massa yang terjadi di Megamendung, hakim menjatuhkan vonis berupa denda Rp 20 juta, dan jika tidak dibayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara 5 bulan.

Majelis hakim menilai terdakwa melanggar Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Atas vonis itu, pihak Rizieq menyatakan pikir-pikir apakah menerima putusan atau banding.

Sedangkan dalam kasus kerumunan massa di Petamburan, hakim menyatakan Rizieq Shihab dan terdakwa Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehataan.

Untuk itu majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara masing-masing delapan bulan, dikurangi dengan masa tahanan. Rizieq cs dianggap terbukti melanggar aturan tentang kekarantinaan kesehatan yang diatur dalam Pasal 93 Undang- Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mengomentari hal itu, praktisi hukum Petrus Selestinus menilai bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim PN Jakarta Timur nampak sekali tidak sungguh-sungguh atau setengah hati.

Pasalnya, Petrus menyebut hakim tidak utuh mempertimbangkan bagaimana pemerintah dengan susah payah mencegah dan melarang warga melakukan aktifitas sehari-hari di Kantor, berkunjung ke Mall, kerja dari rumah (WFH), dengan berbagai pengketatan, sementara terdakwa sama sekali abaikan protokol kesehatan, malah melakukan aktifitas yang mengakibatkan kerumunan.

"Mestinya Hakim Ketua Suparman Nyompa mempertimbangkan hal-hal memberatkan seperti terdakwa abai terhadap larangan kerumunan, karena kerumanan merupakan salah satu larangan untuk mencegah penularan (jaga jarak), tetapi oleh terdakwa tidak mengindahkan, padahal Covid-19 berskala pandemi, wabah berbahaya mematikan di seluruh dunia," kata Petrus melalui keterangan tertulis kepada netralnews.com, Senin (31/5/2021).

"Hal ini sebagaimana majelis hakim menyatakan Rizieq dalam pandangan hakim adalah eks Pimpinan FPI itu tidak membantu program pencegahan Covid-19 yang sedang dilakukan pemerintah, disini mestinya hukumannya penjara 1 tahun (maksimum)," sambungnya.

Petrus menambahkan, hakim juga tidak mempertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan adalah tentang terdakwa pernah 2 kali dihukum masuk penjara, termasuk tidak mempertimbangkan hengkangnya terdakwa ke Arab Saudi pada 2017, pada saat proses hukum di Polda masih berjalan bahkan dicekal.

"Ini pertanda majelis hakim tidak netral alias berpihak pada terdakwa," ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu.

Anehnya, lanjut Petrus, pertimbangan sebagai hal yang meringankan, hakim meninilai Rizieq Shihab telah memenuhi janji mencegah massa simpatisannya agar tidak hadir dalam sidang pemeriksaan perkara.

"Padahal penilaian hal-hal meringankan biasanya dilihat dari perilaku terdakwa dalam sidang, sopan atau tidak sopan. Karena nyatanya terdakwa sering mengeluarkan kata kata kasar ditujukan kepada JPU bahkan mempermalukan Hakim saat wolkout ketika persidangan perdana, sehingga seharusnya tidak ada hal yang meringankan terdakwa Rizieq," pungkasnya.

Majelis Hakim Mengagumi Rizieq Shihab

Petrus menambahkan, majelis hakim dalam pertimbangannya justru memuji terdakwa Rizieq Shihab merupakan tokoh agama yang dikagumi umat sehingga diharapkan bisa melakukan edukasi untuk dicontoh masyarakat.

"Sementara majelis hakim mengabaikan perilaku terdakwa dalam bentuk narasi, ceramah yang sering menyerang Presiden Jokowi, Pejabat Negara yang lain bahkan agama nonmuslim sering dinarasikan dengan nada yang mengandung unsur penistaan," ungkap Petrus.

Karena itu, Koordinator Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) ini menilai sangat tidak beralasan vonis majelis hakim kepada Rizieq Shihab lebih ringan dari tuntutan yang diajukan JPU.

"Anehnya saat membacakan pertimbangan, majelis hakim menilai kesalahan Rizieq dalam kerumunan di Megamendung merupakan delik culpa atau bukan sebuah kesengajaan, padahal Rizieq Shihab dan massa yang berkerumun tahu bahwa ketika berkerumun di Megamendung dan Petamburan jelas telah melanggar hukum, mestinya Rizieq Shihab mengisolasi mandiri selama 14 hari sepulang dari Arab Saudi, tetapi hal itu tidak dilakukan, malah terus tancap gas," jelasnya.

Selain itu, Petrus menyebut majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan sejumlah saksi dan menilai ada diskriminasi karena banyaknya kerumunan massa yang mengabaikan protokol kesehatan tetapi tidak diproses secara hukum. Majelis hakim berpendapat, hal itu menunjukkan adanya diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi di negara hukum.

"Pertimbangan majelis hakim ini layak diapresiasi, tetapi tidak berarti membenarkan Rizieq Shihab divonis ringan," tegas Petrus.

Mengoyak Rasa Keadilan Publik

Petrus berkesimpulan bahwa rasa keadilan publik benar-benar terkoyak dengan vonis hakim dalam kasus kerumunan Petamburan, di mana Rizieq Shihab hanya divonis 8 bulan penjara. Pun, dengan lima terdakwa lainnya, yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi, yang menjadi panitia acara Maulid Nabi di Petamburan.

"Kita berharap JPU mengajukan banding, karena dakwaan lain JPU, yakni dakwaan pertama pasal 160 KUHP tentang Penghasutan, dakwaan kedua Pasal 216 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP ke-1 KUHP, dakwaan keempat Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP ke-1 KUHP,  sebagai terbukti dan bahkannmenjadi notoir feiten," pungkasnya.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P