Selasa, 05-January-2021 10:20

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, seharusnya para profesor tersinggung bila Asep Agus Handaka Suryana diberhentikan dari jabatan sebagai Wakil Dekan (Wadek) Bidang Sumberdaya dan Organisasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) di Universitas Padjajaran (Unpad).

Diketahui Rocky, itu terjadi karena Asep bergabung dengan organisasi yang dilarang pemerintah, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurutnya dalam kasus tersebut telah terjadi pidana administrasi. Artinya, melarang orang berkarir di dunia kampus, padahal semua orang berhak mencapai kebahagiaan sendiri, salah satunya dengan mencari pekerjaan sendiri.

“Nah itu pelanggaran konstitusi kita. Kalau diberhentikan, pemerintah mau tanggung hidup dan psikologinya?,” tanya Rocky, dikutip dari pernyataan di kanal Yotubenya, Selasa (5/1/2021).

Lebih lanjut Rocky berharap, orientasi akademis tidak dijadikan alasan untuk dibatalkannya Asep Agus Handaka Suryana dari jawabatan Wadek Bidang Sumberdaya dan Organisasi FPIK Unpad hanya karena ada keputusan hukum atas status HTI.

Rocky berujar, seharusnya ada pembelaan dari pihak Unpad, bahkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia atas diberhentikannya Asep Agus Handaka Suryana dari jabatan Wadek Bidang Sumberdaya dan Organisasi FPIK Unpad.

“Para profesor mustinya tersinggung karena koleganya diperlakukan kriminal, padahal akademisi,” tegas Rocky.

Rocky juga sebut bahwa prinsip pertama Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Pidana adalah tidak boleh menghukum pikiran. Dia tegaskan, tidak ada pidana yang dijatuhkan pada pikiran.

“Kampus dilindungi oleh kebebasan akademik. Orang mau memiliki ideologi apapun suka-suka aja,” kata Rocky.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, seharusnya para profesor tersinggung bila Asep Agus Handaka Suryana diberhentikan dari jabatan sebagai Wakil Dekan (Wadek) Bidang Sumberdaya dan Organisasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) di Universitas Padjajaran (Unpad).

Diketahui Rocky, itu terjadi karena Asep bergabung dengan organisasi yang dilarang pemerintah, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurutnya dalam kasus tersebut telah terjadi pidana administrasi. Artinya, melarang orang berkarir di dunia kampus, padahal semua orang berhak mencapai kebahagiaan sendiri, salah satunya dengan mencari pekerjaan sendiri.

“Nah itu pelanggaran konstitusi kita. Kalau diberhentikan, pemerintah mau tanggung hidup dan psikologinya?,” tanya Rocky, dikutip dari pernyataan di kanal Yotubenya, Selasa (5/1/2021).

Lebih lanjut Rocky berharap, orientasi akademis tidak dijadikan alasan untuk dibatalkannya Asep Agus Handaka Suryana dari jawabatan Wadek Bidang Sumberdaya dan Organisasi FPIK Unpad hanya karena ada keputusan hukum atas status HTI.

Rocky berujar, seharusnya ada pembelaan dari pihak Unpad, bahkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia atas diberhentikannya Asep Agus Handaka Suryana dari jabatan Wadek Bidang Sumberdaya dan Organisasi FPIK Unpad.

“Para profesor mustinya tersinggung karena koleganya diperlakukan kriminal, padahal akademisi,” tegas Rocky.

Rocky juga sebut bahwa prinsip pertama Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Pidana adalah tidak boleh menghukum pikiran. Dia tegaskan, tidak ada pidana yang dijatuhkan pada pikiran.

“Kampus dilindungi oleh kebebasan akademik. Orang mau memiliki ideologi apapun suka-suka aja,” kata Rocky.