Netral English Netral Mandarin
03:06wib
Aparat dari satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing (pelacakan) Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang. Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
RR: Banyak Pejabat Ndableg Bikin Pernyataan Sesat Soal Utang Indonesia

Minggu, 27-Juni-2021 18:34

Ekonom senior Rizal Ramli (RR)
Foto : Istimewa
Ekonom senior Rizal Ramli (RR)
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ekonom sekaligus mantan menteri Rizal Ramli menyebut kalau di Indonesia banyak pejabat 'ndableg'. Sebab, banyak dari mereka memberikan pernyataan sesat soal utang Indonesia.

"Pejabat2 ndableg selalu menggunakan indikator menyesatkan ratio Utang/GDP, sehingga Indonesia lebih baik dari Jepang dll. Coba lihat Net International Investment  Position: RI -$281 Milyar, Jepang +$3,375 Trilliun, Vietnam +$107 Milyar dll. Tidak pernah bahas debt service ratio," tulisnya seperti dilansir akun resmi twitternya di Jakarta, Minggu (27/6/2021).

Sebelumnya, menurut Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mewarisi utang hingga di atas Rp10 ribu triliun. “Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih dari Rp10.000 triliun,” kata dia.

Kondisi ini, kata mantan anggota DPR asal PAN itu, membuat perekonomian Indonesia sempoyongan di masa depan. Bukan tidak mungkin era resesi ekonomi panjang akan dihadapi presiden baru, pemenangan Pilpres 2024.

Didik mencatat, utang yang menjadi tanggungan pemerintah bukan hanya di APBN sebesar Rp6.527 triliun, tetapi juga utang BUMN sebesar Rp2.143 triliun. Utang BUMN keuangan sebesar Rp1.053,18 triliun dan BUMN nonkeuangan sebesar Rp1.089,96 triliun. “Jadi total utang pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo sekarang sebesar Rp8.670 triliun,” tutur Didik. 

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sesmawati