Sabtu, 13-Februari-2021 11:00

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi PDI-P, Ruhut Sitompul menanggapi pertanyaan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla soal bagaimana mengkritik tanpa dipanggil polisi.

Menurutnya pengkritik harus bisa membedakan mana itu kritik dengan ujaran kebencian atau fitnah.

"JK tanyakan bagai mana mengkritik tdk dipanggil Polisi, jawabannya harus bisa membedakan mana itu Kritik yg Keras & Pedas ini baik sangat ditunggu beda dgn Ujaran Kebencian Fitnah & Menghujat dgn melanggar hukum ini yg dilarang bisa berurusan dgn Polisi MERDEKA," kata Ruhut dalam akun Twitternya.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut menangapi pernyataan ' silakan kritik pemerintah'. Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi dalam acara laporan akhir tahun Ombudsman RI, pekan lalu.

Menurut JK , begitu ia disapa, polemik mengenai pernyataan Presiden itu sendiri telah mendapat pro-kontra tanggapan di masyarakat. Banyak pertanyaan muncul dari pernyataan itu.

"Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan 'silahkan kritik pemerintah'. Tentu banyak pertanyaan pemerintah, bagaimana caranya mengkritik tanpa polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita.” kata JK.

Ia juga menyinggung Indeks Demokrasi Indonesia yang turun sejak 14 tahun terakhir. Menurut JK, masalah utama demokrasi hanya satu, karena biaya yang mahal.

"Demokrasi kita terlalu mahal," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

JK juga melihat, prinsip check and balance merupakan hal yang mengacu jika mengacu pada kritik yang disampaikan Presiden Jokowi. Prinsip demokrasi, kata dia, juga berjalan ideal manakala partai menjalankan fungsinya.

"PKS sebagai partai yang berdiri sebagai wajib menentukan suatu kewajiban untuk melaksanakan pemberlakuan itu agar terjadi keseimbangan, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik.” kata Jusuf Kalla

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi PDI-P, Ruhut Sitompul menanggapi pertanyaan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla soal bagaimana mengkritik tanpa dipanggil polisi.

Menurutnya pengkritik harus bisa membedakan mana itu kritik dengan ujaran kebencian atau fitnah.

"JK tanyakan bagai mana mengkritik tdk dipanggil Polisi, jawabannya harus bisa membedakan mana itu Kritik yg Keras & Pedas ini baik sangat ditunggu beda dgn Ujaran Kebencian Fitnah & Menghujat dgn melanggar hukum ini yg dilarang bisa berurusan dgn Polisi MERDEKA," kata Ruhut dalam akun Twitternya.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut menangapi pernyataan ' silakan kritik pemerintah'. Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi dalam acara laporan akhir tahun Ombudsman RI, pekan lalu.

Menurut JK , begitu ia disapa, polemik mengenai pernyataan Presiden itu sendiri telah mendapat pro-kontra tanggapan di masyarakat. Banyak pertanyaan muncul dari pernyataan itu.

"Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan 'silahkan kritik pemerintah'. Tentu banyak pertanyaan pemerintah, bagaimana caranya mengkritik tanpa polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita.” kata JK.

Ia juga menyinggung Indeks Demokrasi Indonesia yang turun sejak 14 tahun terakhir. Menurut JK, masalah utama demokrasi hanya satu, karena biaya yang mahal.

"Demokrasi kita terlalu mahal," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

JK juga melihat, prinsip check and balance merupakan hal yang mengacu jika mengacu pada kritik yang disampaikan Presiden Jokowi. Prinsip demokrasi, kata dia, juga berjalan ideal manakala partai menjalankan fungsinya.

"PKS sebagai partai yang berdiri sebagai wajib menentukan suatu kewajiban untuk melaksanakan pemberlakuan itu agar terjadi keseimbangan, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik.” kata Jusuf Kalla