Jumat, 12-Februari-2021 18:08

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menemukan potensi kerugian negara dari pembangunan rumah uang rumah nol Rupiah (Rumah DP Nol Rupiah).

Secara khusus BPK menemukan potensi kerugian itu berasal dari pelaksanaan kegiatan PD Pembangunan Sarana Jaya terkait proyek Tower A Klapa Village, Jakarta.

Menanggapi pernyataan BPK, pegiat media sosial Eko Kuntadhi langsung mencuit pendek sarat sindirin. Katanya, Anies bakal mendapat "penghargaan tambahan".

"Sebentar lagi bakal dapat penghargaan tambahan nih...," kata Eko, Jumat (12/2/21).

Sementara sebelumnya diberitakan bahwa duggan kerugian itu adalah satu dari sembilan temuan BPK tertanggal 25 Oktober 2019. Hal itu disebutkan dalam laporan hasil pemeriksaan kepatuhan (LHPK) pada PD Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) tahun buku 2018 dan 2019 yang dikutip, Kamis, 16 Juli 2020.

Adapun potensi kerugian negara sebesar Rp 9,28 miliar itu b6erasal dari denda keterlambatan senilai Rp 4,73 miliar. Selain itu ada juga potensi kerugian negara karena kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp 4,55 miliar pada pelaksanaan kegiatan proyek Tower A Klapa Village.

Atas temuan itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur utama PPSJ agar memproses dan mempertanggungjawabkannya.

Caranya dengan memotong pembayaran terakhir dan potensi kelebihan pembayaran terakhir atas potensi kelebihan pembayaran pekerjaan Tower A DP Nol Rupiah Klapa Vilage yang dilaksanakan PT TEP senilai Rp 4,55 miliar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPK juga merekomendasikan Dirut PPSJ untuk menagih denda keterlambatan PT TEP senilai Rp 4,73 miliar dan menyetorkan ke rekening KSO ST. Namun BPK tidak merinci apa yang dimaksud rekening KSO ST dan PT TEP pada laporan itu.

Sementara itu, Direktur Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Bima P Santosa saat dikonfirmasi menyatakan temuan itu sudah diselesaikan sekitar Oktober atau November 2019.

“Kita sudah melakukan tindak lanjut yang dilaporkan kepada BPK dan BPK akan melakukan penilaian kembali,” ucapnya dinukil Tempo.co.

Program DP Nol Rupiah atau penyediaan rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 0 rupiah diketahui merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyediakan rumah layak bagi warga DKI Jakarta.

Adapun groundbreaking proyek itu telah dilakukan pada 18 Januari 2018 lalu di kawasan Klapa Village, Jalan H. Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menemukan potensi kerugian negara dari pembangunan rumah uang rumah nol Rupiah (Rumah DP Nol Rupiah).

Secara khusus BPK menemukan potensi kerugian itu berasal dari pelaksanaan kegiatan PD Pembangunan Sarana Jaya terkait proyek Tower A Klapa Village, Jakarta.

Menanggapi pernyataan BPK, pegiat media sosial Eko Kuntadhi langsung mencuit pendek sarat sindirin. Katanya, Anies bakal mendapat "penghargaan tambahan".

"Sebentar lagi bakal dapat penghargaan tambahan nih...," kata Eko, Jumat (12/2/21).

Sementara sebelumnya diberitakan bahwa duggan kerugian itu adalah satu dari sembilan temuan BPK tertanggal 25 Oktober 2019. Hal itu disebutkan dalam laporan hasil pemeriksaan kepatuhan (LHPK) pada PD Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) tahun buku 2018 dan 2019 yang dikutip, Kamis, 16 Juli 2020.

Adapun potensi kerugian negara sebesar Rp 9,28 miliar itu b6erasal dari denda keterlambatan senilai Rp 4,73 miliar. Selain itu ada juga potensi kerugian negara karena kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp 4,55 miliar pada pelaksanaan kegiatan proyek Tower A Klapa Village.

Atas temuan itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur utama PPSJ agar memproses dan mempertanggungjawabkannya.

Caranya dengan memotong pembayaran terakhir dan potensi kelebihan pembayaran terakhir atas potensi kelebihan pembayaran pekerjaan Tower A DP Nol Rupiah Klapa Vilage yang dilaksanakan PT TEP senilai Rp 4,55 miliar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPK juga merekomendasikan Dirut PPSJ untuk menagih denda keterlambatan PT TEP senilai Rp 4,73 miliar dan menyetorkan ke rekening KSO ST. Namun BPK tidak merinci apa yang dimaksud rekening KSO ST dan PT TEP pada laporan itu.

Sementara itu, Direktur Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Bima P Santosa saat dikonfirmasi menyatakan temuan itu sudah diselesaikan sekitar Oktober atau November 2019.

“Kita sudah melakukan tindak lanjut yang dilaporkan kepada BPK dan BPK akan melakukan penilaian kembali,” ucapnya dinukil Tempo.co.

Program DP Nol Rupiah atau penyediaan rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 0 rupiah diketahui merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyediakan rumah layak bagi warga DKI Jakarta.

Adapun groundbreaking proyek itu telah dilakukan pada 18 Januari 2018 lalu di kawasan Klapa Village, Jalan H. Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa.