Netral English Netral Mandarin
04:43wib
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memprediksi, puncak gelombang Covid-19 varian Omicron akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 202. Pemerintah mengakui kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan akibat transmisi lokal varian Omicron dalam sepekan terakhir.
Saat Kasino Dilegalkan di Jakarta dan Bukan untuk Orang Islam

Rabu, 12-January-2022 14:05

Ilustrasi Perjudian di Jakarta tahun 1970-1n
Foto : Youtube
Ilustrasi Perjudian di Jakarta tahun 1970-1n
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM –  Kasino berasal dari bahasa Italia “casino”. “Casa”  berarti “rumah” atau semacam vila. Sementara “casino” menunjuk suatu “bangunan untuk kesenangan.”

Untuk vila besar untuk bersenang-senang biasanya disebut “palazzo”. Di dalamnya  biasanya penuh dengan acara menari-nari, menyanyi, berjudi, minum minuman keras, dan lain-lain.

Kasino di Jakarta pernah populer bahkan dilegalkan yakni di masa Gubernur Ali Sadikin berkuasa di DKI Jakarta antara 1966-1977. Untuk lokasinya dahulu ada di lantai bawah Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, di Petak Sembilan (PIX), Jakarta Barat, serta di Hai Lai, Ancol.

Ada juga kasino di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Proyek Senen, serta di Petak Sembilan di daerah Glodok. Semua aman beroperasi di masa itu.

Hanya saja, ada pernyataan yang unik disampaikan oleh Ali Sadikin. Ia menggagas dan mengizinkan kasino dan perjudian ada di Jakarta secara sadar dan itu bukan diperuntukkan bagi umat Islam tetapi ditujukan bagi mereka yang “kaya” dan suka bersenang-senang. 

Sebab, Ali Sadikin yang seorang muslim bagaimanapun juga tetap sepakat bahwa judi adalah haram. Soal praktiknya ada orang Islam ikut berjudi, itu di luar kemampuannya untuk melarang.

"Kalau ada orang Islam yang berjudi itu bukan salah gubernur, tetapi ke-Islaman orang itu yang bobrok dan sebagai umat Islam saya sendiri tidak pernah berjudi," demikian kelakar Ali Sadikin yang sangat terkenal itu.

Hanya saja, pernyataan itu tetap menyisakan hal menggelitik dan tak mudah dijawab. Pasalnya, kalau kasino haram, apakah hasil pajak yang dikumpulkan tidak haram? Jika dana hasil pajak digunakan untuk membangun jalan, apakah jalan yang dibangun tidak haram?

Memang, keputusan Ali Sadikin melegakan perjudian ada alasannya.  

Sebelumnya, Jakarta berada di bawah kepemimpinan Henk Ngantung yang lengser seiring tumbangnya Rezim Orde Lama.

Ali Sadikin adalah  mantan perwira tinggi KKO AL dengan pangkat Mayor Jenderal KKO. Begitu menjabat sebagai Gubernur, di depan mata sudah disodorkan seabrek  permasalahan sosial di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Sebagai Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta mengalami beban tak mudah. Arus urbanisasi di masa itu begitu derasnya sehingga pembangunan fasiloitas publik di Jakarta tak sebanding dengan lonjakan jumlah penduduk.

Pembangunan fasilitas publik seperti jalan raya, sekolah, puskesmas, pasar yang layak membutuhkan dana tak sedikit sementara Pemerintah Pusat sedang mengalami kesulitan anggaran, termasuk pemerintah DKI Jakarta. 

Maka, Ali Sadikin mencetuskan ide untuk melegalkan perjudian dengan tujuan agar mendatangkan pemasukan bagi kas Jakarta yakni melalui pajak.

Untuk merealisasikan idenya, ia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1957 di mana pemerintah daerah berhak memungut pajak dari judi.

"Untuk apa mereka menghambur-hamburkan uang di Macao. Lebih baik untuk pembangunan di Jakarta saja dan waktu itu saya jelaskan bahwa DKI memerlukan dana untuk membangun jalan, sekolah, puskesmas, pasar dan lain-lain," kata Ali Sadikin.

"Saya sahkan judi itu. Mulai dengan lotere totalisator, lotto, dengan mencontoh dari luar negeri. Lalu dengan macam-macam judi lainnya. Sampai kepada Hwa Hwe," kata Ali Sadikin.

Programnya relatif sukses. Dalam 10 tahun, pemasukan Jakarta meningkat. Anggaran pembangunan DKI yang semula Rp66 juta menjadi Rp89 miliar. Dibangunlah sejumlah fasilitas daerah dari sekolah, puskesmas, hingga pasar.

Pada kwartal pertama masa pemerintahannya, tepatnya tanggal 3 April 1967, Ali Sadikin yang biasa disapa dengan nama  Bang Ali kemudian meresmikan permainan LOTTO (Lotere Totalisator) JAYA.

Dari hasil pajak LOTTO JAYA, ia berhasil membangun sejumlah gedung sekolah dasar dan untuk memperbaikan jalanan yang rusak.

Bahkan, hingga 10 tahun masa pemerintahannya, ternyata ia mampu mendirikan 108 gedung Sekolah Dasar,  perbaikan jalan ekonomi sepanjang 120 km dan jalan lingkungan sepanjang 230 km, kemudian 14 jembatan termasuk saluran pencegah banjir dapat dibangun.

Pembangunan lain adalah pendirian tujuh Balai Kesehatan, memperbaiki empat Balai Kesehatan dan dua gedung BKIA, ditambah dengan  pemberian fasilitas-fasilitas kesehatan rakyat.

Ia suatu kali berharap agar Kasino bisa dipusatkan pada satu wilayah saja. Hal inilah yang memicu lahirnya keputusan pembangunan sentra kasino di Petak Sembilan yakni pada tahun 1968.

Di masa itu, judi Hwa Hwe sedang menjadi idola kaum kaya di Jakarta.  Meski kasino di Petak Sembilan tak berlangsung lama namun hasilnya cukup signifikan.

Pajak judi tersebut mampu membiayai perbaikan Lapangan Banteng dan terminal-terminal di dalam kota, pengembangan Jalan Sudirman dan Thamrin serta pembangunan taman kebudayaan Ismail Marzuki.

Sebelum masa pemerintahannya berakhir, ia sempat meresmikan museum khas Jakarta, yaitu Museum Bahari di Pelabuhan Sunda Kalapa, pembangunan area Pasar Ikan, Pelabuhan Bandar Sunda Kalapa, dan bahkan Mesjid Luar Batang sebuah mesjid tua yang dibangun pada abad ke-17 juga menjadi bagian perhatiannya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto

Berita Terkait

Berita Rekomendasi