Netral English Netral Mandarin
23:31wib
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mewacanakan mengganti maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air milik PT Pertamina (Persero). Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar unjuk rasa mengevaluasi 2 tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Kamis (28/10).
Said Didu Sebut di Era Jokowi Rakyat di Bebani Pajak buat Bayar Utang Pemerintah

Senin, 04-Oktober-2021 15:00

Said Didu
Foto : Istimewa
Said Didu
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat yang juga ekonom senior, Said Didu menyoroti nilai utang pemerintah hingga Agustus 2021 sudah mencapai Rp 6.625,43 miliar atau setara dengan 40,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat wawancara dengan Hersubeno Arief di dalam siaran kanal Youtube-nya, Said Didu menjelaskan posisi utang publik yang ditarik untuk keperluan BUMN, pemerintah, hingga Bank Indonesia (BI).

"Utang publik sekarang, itu utang BUMN ditambah utang pemerintah ditambah utang BI, mungkin mendekati sekitar Rp 13 ribu triliun. PDB kita mungkin sekitar Rp 18 ribu triliun," kata Said Didu saat dikutip Senin (4/10/2021).

"Jadi mungkin utang kita sekitar 80 persen," tambahnya.

Dalam catatannya, Said Didu melihat utang pemerintah sampai sekarang mendekati Rp 6.700 triliun. Dia memperkirakan, hingga akhir tahun 2021 ini utang pemerintah menjadi sekitar Rp 7.000 triliun.

"Rp 7.000 triliun itu peningkatan sejak 2014 dari Rp 2.700 triliun menjadi Rp 7 ribu triliun. Jadi lebih Rp 4 ribu triliun tambahannya," papar Said Didu.

"Sementara penerimaan negara hampir stagnan, itu hanya sekitar Rp 1.500 - Rp 1.600 triliun. Dan penerimaan pajak stagnan di Rp 1.200 - Rp 1.300 triliun,” sambungnya.

Mantan Sekretaris Menteri BUMN ini berpendapat, uang besar yang ada di pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini tidak dirasakan secara merata manfaatnya oleh masyarakat.

Karena dia melihat, utang yang ditarik pemerintah hanya digunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang hanya dinikmati segelintir orang. Sementara, uang yang dipakai untuk membayar utang berasal dari dompet seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau dulu kita membayar pajak untuk perbaikan irigasi, jalan, gedung SD, penambahan puskesmas. Kalau sekarang ini dipakai bayar utang. Lalu utang dipakai apa? Di depan mata kita itu dipakai untuk proyek mercusuar yang tidak semua rakyat menikmati," tuturnya.

"Tol, bandara, pelabuhan itu tidak semua menikmati tapi semua rakyat membayar (pajak)," pungkas Said.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani