Senin, 15-Februari-2021 09:24

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Muhammad Said Didu mengungkapkan bahwa Pemerintah anti-kritik, buktinya adalah Kwik Kian Gie ketakutan hingga Din Syamsyuddin disebut radikal.

Padahal, yang menuduh Din Syamsuddin radikal sebenarnya bukan pihak Pemerintah namun Said Didu mempermasalahkannya ke pihak Jokowi.

Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando yang selama ini memihak kubu Jokowi pun berang.

"Buzzer itu kan masyarakat sipil? Senjatanya cuma tulisan. Masak kubu anti Jokowi segitu lemahnya menghadapi suara warga internet? Jangan cengeng ah!" kata Ade, Senin (15/2/21).

Adapun cuitan Muhammad Said Didu  menyatakan: "Jika pak JK @Pak_JK  sdh tdk tahu cara kritik yg aman, Pak @kiangiekwik sdh ketakutan, pak @m_dinsyamsuddin sdh seenaknya dicap radikal, pak @RamliRizal pak @sudjiwotedjo, Bu @susipudjiastuti jadi bulan2an  buzzeRp dan banyak tokoh di bui krn kritik, apakah NKRI msh baik2 saja?"

Sebelumnya, secara tegas Presiden Joko Widodo mempersilakan publik menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dengan melakukan demonstrasi. Dia menilai publik berhak sebab Indonesia adalah negara yang bebas berpendapat.

"Ya ini negara kan negara demokrasi silakan. Ini negara demokrasi silakan menyampaikan pendapat," kata Jokowi di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (16/9).

Namun dia meminta kepada publik untuk mengikuti aturan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. "Mau demo silakan demo. Tapi ikut aturan," ungkap Jokowi.

Diketahui, sejumlah masyarakat mendesak Jokowi agar melepas jabatan sebagai presiden. Salah satunya kelompok emak-emak militan yang meminta hal tersebut. Tuntutan tersebut dilakukan karena dia tidak tahu peraturan kampanye KPU, namun lebih menghindari Jokowi melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

"Walau saya tau cuti ada aturanya, tapi mundur lebih baik, harusnya dia paham kalau ada konflik kepentingan, kita nuntut mundur, biar legowo jangan cuti, kami tahu itu tidak akan dilakukan tapi harus, jangan cuti," tegas dia di Kantor KPU,Jakarta Pusat, Senin (3/9).

Mereka menggelar aksi di depan KPU. Mereka juga memakai atribut Prabowo-Sandiaga Uno. Dari pin, ikat kepala dan stiker.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Muhammad Said Didu mengungkapkan bahwa Pemerintah anti-kritik, buktinya adalah Kwik Kian Gie ketakutan hingga Din Syamsyuddin disebut radikal.

Padahal, yang menuduh Din Syamsuddin radikal sebenarnya bukan pihak Pemerintah namun Said Didu mempermasalahkannya ke pihak Jokowi.

Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando yang selama ini memihak kubu Jokowi pun berang.

"Buzzer itu kan masyarakat sipil? Senjatanya cuma tulisan. Masak kubu anti Jokowi segitu lemahnya menghadapi suara warga internet? Jangan cengeng ah!" kata Ade, Senin (15/2/21).

Adapun cuitan Muhammad Said Didu  menyatakan: "Jika pak JK @Pak_JK  sdh tdk tahu cara kritik yg aman, Pak @kiangiekwik sdh ketakutan, pak @m_dinsyamsuddin sdh seenaknya dicap radikal, pak @RamliRizal pak @sudjiwotedjo, Bu @susipudjiastuti jadi bulan2an  buzzeRp dan banyak tokoh di bui krn kritik, apakah NKRI msh baik2 saja?"

Sebelumnya, secara tegas Presiden Joko Widodo mempersilakan publik menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dengan melakukan demonstrasi. Dia menilai publik berhak sebab Indonesia adalah negara yang bebas berpendapat.

"Ya ini negara kan negara demokrasi silakan. Ini negara demokrasi silakan menyampaikan pendapat," kata Jokowi di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (16/9).

Namun dia meminta kepada publik untuk mengikuti aturan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. "Mau demo silakan demo. Tapi ikut aturan," ungkap Jokowi.

Diketahui, sejumlah masyarakat mendesak Jokowi agar melepas jabatan sebagai presiden. Salah satunya kelompok emak-emak militan yang meminta hal tersebut. Tuntutan tersebut dilakukan karena dia tidak tahu peraturan kampanye KPU, namun lebih menghindari Jokowi melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

"Walau saya tau cuti ada aturanya, tapi mundur lebih baik, harusnya dia paham kalau ada konflik kepentingan, kita nuntut mundur, biar legowo jangan cuti, kami tahu itu tidak akan dilakukan tapi harus, jangan cuti," tegas dia di Kantor KPU,Jakarta Pusat, Senin (3/9).

Mereka menggelar aksi di depan KPU. Mereka juga memakai atribut Prabowo-Sandiaga Uno. Dari pin, ikat kepala dan stiker.