Netral English Netral Mandarin
03:35wib
Aparat dari satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing (pelacakan) Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang. Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Sebut Anies Bangsat di Akun Twitter, Komisaris Askrindo Dipolisikan

Senin, 28-Juni-2021 13:50

Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Askrindo, Kemal Arsjad diduga menghina Guberur DKI Anies Baswedan.
Foto : Istimewa
Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Askrindo, Kemal Arsjad diduga menghina Guberur DKI Anies Baswedan.
7

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Cuitan Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Askrindo, Kemal Arsjad yang diduga menghina Gubernur DKI Anies Baswedan, berbuntut panjang.

Kabarnya, terkait cuitan tersebut, Kemal dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) JAYA.

Dalam cuitannya, Kemal menanggapi pernyatan Gubernur DKI, Anies Baswedan terkait rumah sakit di Jakarta masih bisa menampung pasien Covid-19. Dalam cuitannya: Kemal Asrjad bahkan menyebut (maaf) ban*sat. "Hala ban*sat bener nih orang. Kalau ketemu, gw ludahin mukanya," tulis akun @kemalarsja.

"Atas sikapnya itu. KAHMI JAYA akan melaporkan Kemal ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan dan perbutaan tak menyenangkan," tegas Sekretaris Umum (Sekum) MW KAHMI JAYA, Muhammad Amin dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/6/2021).

Dia menjelaskan, Kemal akan dilaporkan atas pencemaran nama baik merupakan ujaran atau ucapan atau perkataan yang tidak benar yang menimbulkan kegaduhan atau kerugian terhadap korban yang diatur dalam UU ITE.

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

"KAHMI JAYA akan konsultasikan ini ke lawyer," jelas dia.

Tidak hanya mempidanakan, KAHMI JAYA juga mendesak, Menteri BUMN Erick Tohir untuk memecat Kemal Asrjad sebagai Komisaris Independent Askrindo. Asrjad, sebagai pejabat perusahaan plat merah telah mencoreng nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN.

"Semua pajabat negara, baik itu pusat maupun daerah sedang berjibaku menekan angka penyebaran Covid-19. Lalu, Kemal sebagai pejabat BUMN tidak memiliki etika dan membuat gaduh. Ini mencoreng nama baik BUMN," tegas Amin

"KAHMI JAYA juga akan buat surat terbuka kepada Menteri BUMN Erick Tohir," lanjutnya. Baca juga: Gelombang Pasien Covid-19 di DKI Tertinggi Selama Pandemi, Anies Jamin Pasokan Oksigen Aman

Amin menilai, seseorang yang berkata kasar seperti Kemal Arsjad itu seharusnya tidak diberikan kesempatan untuk lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dan menjadi pejabat BUMN. "Orang seperti ini yang harusnya tak lulus TWK dan tak layak jadi pejabat," ucap dia.

Sebab, tutur kata yang kasar yang dilontarkan oleh Kemal dikhawatirkan dapat memicu petaka jika cacian itu ditunjukkan kepada para pejabat. "Bayangkan kalau bahasa seperti ini dialamatkan ke pejabat sekarang langsung penjara menanti kedatangannya," ucap dia.

Kemal ini bukan siapa-siapa, menurut dia, Gubernur DKI Anies Baswedan dipilih 57% lebih warga Jakarta saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017. Artinya, Anies adalah representasi warga ibu kota. "Kemal kan, ditunjuk jadi komisaris. Beda sama gubernur yang dipilih langsung. Jaga adablah. jangan arogan," tandas dia.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP