Netral English Netral Mandarin
04:08wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
Sebut JKW Hebat, DS: Ormas Radikal yang Jadi Anjing Penjaga Disikat Dulu Ampe Kaing2, Baru Harta Penunggak BLBI Disita

Sabtu, 28-Agustus-2021 12:15

Presiden Joko Widodo
Foto : Merah Putih
Presiden Joko Widodo
24

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Denny Siregar memuji permainan “catur” Presiden Joko Widodo yang menindak tegas penunggak BLBI setelah memukul “anjing” penjaganya hingga terkaing-kaing. 

“Maen caturnya @jokowi itu keren..,” kata Denny Siregar, Sabtu 28 Agustus 2021.

“Ormas2 radikal yang jadi anjing penjaga disikat dulu satu2. Dihajar ampe kaing2 dan sembunyi. Udah beres ?? Baru deh harta2 yg nunggak BLBI disita. Gada yg protes. Gada yg demo. Semua smooth, tanpa ada perlawanan. Gua ampe skrg kagum ma dia,” imbuhnya.

Sementara sebelumnya diberitakan, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memanggil 48 obligor dan debitur terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Salah satu yang dipanggil adalah putra bungsu Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, terkait penyelesaian hak tagih negara dana BLBI senilai Rp2,6 triliun.

"Semua dipanggil, ada yang sudah selesai. Ini orang semua 48 obligor dan debitur dengan total utangnya Rp111 triliun. Adapun Tommy Soeharto itu utangnya itu sampai saat ini berdasarkan perhitungan terkini bisa berubah, sesudah Tommy Soeharto mendata Rp2,6 triliun di atas itu banyak yang utangnya belasan triliun. Ada yang Rp7 dan Rp8 triliun. Totalnya Rp111 triliun," kata Mahfud dalam video yang didapat merdeka.com, Rabu(25/8).

Mahfud mengatakan, sejumlah orang dipanggil berada di tempat berbeda seperti Bali, Medan, Singapura. Pemanggilan itu agar mereka memenuhi tanggung jawabnya mengembalikan uang rakyat.

"Rakyat ini sekarang sedang susah, mereka enggak dapat apa-apa lalu utangnya kepada mereka yang di atas namakan negara secara formal lalu tidak dibayarkan itu tidak boleh," ungkapnya.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sampai saat ini masih terus berusaha mendapatkan hak tagih negara atas sisa piutang dari dana BLBI maupun aset properti. Satgas BLBI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Ancam Debitur dan Obligor yang Mangkir Panggilan

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud berharap semua obligor dan debitur bisa memenuhi panggilan sehingga proses pengembalian pitung ini segera selesai dari target Presiden yakni Desember 2023.

"Mohon kooperatif, kita akan tegas soal ini karena kita diberi waktu oleh Presiden tidak lama sampai Desember 2023 kita akan laporkan sampai mana, mudah-mudahan bisa selesai sebelum itu, ya bagus, mungkin ada efek pidananya okelah," kata Mahfud .

Jika para debitur dan obligor mangkir, Mahfud mengancam kasus BLBI tersebut akan menjadi kasus pidana. Dia mengaku telah bekerja sama dengan penegak hukum mulai dari KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

"Kalau para pengutang ini mangkir, padahal sudah jelas ada dokumen utangnya itu bisa saja kasus ini kami selesaikan perdata bisa ini menjadi kasus pidana, bisa korupsi," ungkapnya.

"Karena korupsi kan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi merugikan keuangan negara, lalu dilakukan dengan cara melanggar hukum. Enggak mau memenuhi hukum perdata itu melanggar hukum itu yang bisa berbelok itu ke pidana," tambahnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Wahyu Praditya P