Netral English Netral Mandarin
01:25wib
Lebih dari 4.300 orang telah meninggal dunia akibat "jamur hitam" di India yang umumnya menyerang pasien-pasien Covid-19. Gojek, Grab, dan ShopeeFood membantah terlibat dalam seruan aksi demo nasinonal Jokowi End Game yang berlangsung hari ini.
Sebut Tak Manusiawi, Pengamat Desak PPN Sembako Ditinjau Ulang

Kamis, 10-Juni-2021 17:40

Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi
Foto : Istimewa
Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Protes terhadap rencana pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok alias sembako, terus bergulir.

Pemberlakuan PPN bagi sembako dinilai tak manusiawi di tengah Pandemi Covid-19. Demikian ditegaskan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.

"Wacana ini jelas menjadi wacana kebijakan yang tidak manusiawi! Apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini dimana daya beli masyarakat sedang turun drastis," kata Tulus Abadi dalam keterangannya, Kamis (10/6/2021).

Dirinya pun meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut, bahkan jika perlu dibatalkan.

Menurut Tulus, pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen yakni berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka bagi Tulus, kenaikan harga sembako akan semakin tinggi.

"Pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat. Karenanya, harus dibatalkan!" tegas Tulus.

Tulus menilai, pemerintah seharusnya bisa lebih kreatif jika alasannya untuk menggali pendapatan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Salahsatunya menaikan cukai rokok.

"Pemerintah bisa menaikkan cukai rokok yang lebih signifikan. Dengan menaikkan cukai rokok, potensinya bisa mencapai Rp 200 triliun lebih," jelas dia.

Sebelumnya Pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Keuangan berwacana untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pangan sembako melalui revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP