Netral English Netral Mandarin
11:17wib
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku siap maju menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo ingin agar pelaksanaan penyuntikan booster vaksin Covid-19 dilakukan mulai awal 2022.
Sebut Tema Lomba BPIP Berbau SARA dan Islamophobia, HNW: Harus Minta Maaf Secara Terbuka

Minggu, 15-Agustus-2021 06:38

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
Foto : Istimewa
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik lomba karya tulis yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional 2021.

“BPIP mengklaim, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober membuat lomba tulis nasional berhadiah jutaan rupiah, dengan judul Hukum Islam terkait hormat Bendera Merah Putih, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya,” kata HNW melalui keterangan tertulis, Sabtu (14/8/2021).

HNW menilai tema lomba itu kontroversial karena berbau sara dan Islamophobia serta tidak sesuai dengan spirit ber-Pancasila sebagaimana diwariskan oleh founding father.

Menurutnya, BPIP mengulangi kegaduhan yang kontraproduktif, disaat Bangsa sedang siap-siap memperingati HUT Kemerdekaan RI dan Hari Konstitusi pada 18 Agustus. “Dua peristiwa nasional yang membuktikan kuatnya peran Santri dan Ulama untuk Indonesia Merdeka, Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Namun, sebut HNW, sangat disayangkan justru BPIP mengumumkan kegiatan nasional lomba tulis Peringati Hari Santri yang dinilai publik menyiratkan adanya tuduhan terselubung terhadap para santri sebagai tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tidak menghormati bendera Merah Putih.

“Padahal, para santri dan ulama termasuk di antara komponen bangsa yang diakui telah berjuang menghadirkan dan mempertahankan Indonesia Merdeka, dan menyelamatkan Pancasila,” tutur Anggota Komisi VIII DPR itu.

HNW menjelaskan, Hari Santri 22 Oktober yang dijadikan sebagai hari nasional, dan dijadikan tema lomba oleh BPIP, sejatinya adalah bagian monumen historis bukti jasa nyata santri dan ulama serta pengakuan negara bagaimana santri dan Ulama menyelamatkan Indonesia dari berlanjutnya penjajahan Belanda.

“Apalagi dalam kondisi sekarang dimana Presiden Jokowi mengajak peran serta ulama dan santri untuk mengawal program penanggulangan Covid-19 seperti vaksinasi dan protokol kesehatan,” terangnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, mestinya BPIP tidak menyudutkan santri dengan stigma-stigma negatif.

HNW menambahkan, kalaupun membuat perlombaan tulisan memperingati Hari Santri Nasional, BPIP harusnya mencabut dua tema yang tidak menghormati peran menyejarah santri itu, meminta maaf kepada komunitas terbuka kepada publik, dan segera menggantinya dengan tema lomba yang lebih produktif dan edukatif.

Tema-tema yang bisa diangkat, misalnya tentang jasa santri menyelamatkan Indonesia, atau peran santri memberantas korupsi, mengatasi pandemi, mengokoh- kuatkan persatuan bangsa, dan lainnya.

“Karena dalam konteks peringatan Hari Santri Nasional, masalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, maupun pengibaran Bendera Merah Putih oleh komunitas Santri seperti di NU, Muhammadiyah dan lainnya, sudah dilaksanakan dan tidak dipermasalahkan," papar HNW.

"Seandainya ada yang masih belum melaksanakan, maka tugas BPIP sebagai bukti pengamalan Pancasila; mendatangi mereka secara baik-baik dan beradab, berikan pencerahan dalam semangat permusyawaratan menjaga persatuan, dan berikan solusi, tentu akan segera selesai,” ungkapnya.

HNW menegaskan, Jelang HUT kemerdekaan dan Hari Konstitusi yang hadirkan jasa dan peran nyata santri dan ulama untuk Indonesia, mestinya BPIP mengumumkan lomba dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober 2021 yang menghormati peran dan jasa Santri dan Ulama dalam menghadirkan dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

“Atau minimal tema tentang para ulama dan santri yang tidak hanya memperjuangkan kemaslahatan umat tapi juga kemaslahatan bangsa dan negara. Itulah latar belakang penetapan Hari Santri Nasional bukan 1 Muharram melainkan tanggal 22 Oktober, karena menghormati jasa Para Santri dan Kiayi, yang pada tanggal 22 Oktober 1945 KH Hasyim Asyari mengobarkan fatwa dan resolusi Jihad memaksimalkan usaha dari Surabaya melawan penjajahan Belanda,” jelas HNW.

Fatwa dan Resolusi Jihad itu, lanjut HNW, didukung oleh Kongres Umat Islam I di Yogya (7-8/11/1945) yang kemudian memunculkan heroisme perlawanan Para Santri bersama para Pemuda dan komponen lainnya pada 10/11/1945, menghadirkan perlawanan Rakyat dan Santri yang berhasil mengalahkan Belanda dan sekutunya. Peristiwa itu disebut dan diakui Pemerintah sebagai Hari Pahlawan.

“Dengan peran ulama dan santri tersebut maka selamatlah kemerdekaan Indonesia dan keutuhan Bangsa bersama Pancasila,” tandas HNW.

Ia menyebut, negara melalui pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga mengakui bahwa tidak ada pertentangan antara Santri dan Ulama dengan semangat ke-bhinekaan dan ke-Indonesiaan.

Dalam UU Pesantren Pasal 10 ayat (4) misalnya disebutkan, santri dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

“Artinya integrasi semangat keislaman dan kebangsaan di kalangan santri sejatinya sudah selesai dan bisa jalan beriringan. Jangan justru lembaga negara seperti BPIP kembali mempersoalkannya, yang akan berakibat kepada munculnya lagi saling curiga dan stigma," imbuhnya.

BPIP dan programnya, tambah HNW, harusnya menjadi contoh bagaimana mengamalkan Pancasila dengan mempersatukan Bangsa dan merawat kesatuan Bangsa sebagaimana sila ke-3 Pancasila.

"Jangan dengan dalih memperingati Hari Santri Nasional, malah menumbuhkan lagi benih-benih pecah belah bangsa, dengan stigma negatif terhadap para santri, yang justru telah banyak berjasa seperti resolusi jihad untuk mempertahankan Indonesia merdeka, dan juga peran mereka menyelamatkan Indonesia dan Pancasila dengan menggagalkan pemberontakan PKI,” pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli