Netral English Netral Mandarin
14:28wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Segera Diperiksa KPK, Anies Diam Seribu Bahasa, Denny Siregar: Tumben Biasanya Penuh dengan Pantun

Kamis, 29-Juli-2021 12:07

Gubernur Anies Baswedan
Foto : Istimewa
Gubernur Anies Baswedan
38

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Denny Siregar menyindir respons Gubernur Anies Baswedan yang diam seribu bahasa alias tetap bungkam terkait pemeriksaan KPK yang sudah direncanakan oleh lembaga tersebut. 

“Tumben. Biasanya penuh dgn pantun…,” kata Denny Siregar, Kamis 29 Juli 2021.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih diam ketika ditanya awak media soal rencana pemanggilan dirinya oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

 Awalnya, Anies yang memiliki agenda di SDN 05 Cempaka Putih Barat, menjelaskan perihal vaksinasi Covid-19. Anies pun menjawab sejumlah pertanyaan awak media yang berkaitan dengan target vaksinasi Covid-19 hingga aturan makan selama 20 menit di warteg selama PPKM Level 4. 

Namun, begitu ditanya soal rencana pemanggilan dirinya oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah, Anies memilih diam dan langsung pergi. 

"Sudah, cukup ya," ujar Anies, Selasa (27/7/2021) seperti dilansir dari Tribun Jakarta. 

Anies juga sempat mengacungkan jempol ke awak media sambil beranjak pergi. 

Sebelumnya diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, keterangan Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta diperlukan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul. 

"Terkait program pengadaan lahan, tentu dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur DKI sangat memahami. Begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi, tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/7/2021). 

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka yakni mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene. 

Kemudian, korporasi PT Adonara Propertindo dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar. KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp 152,5 miliar akibat kasus tersebut.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani