Netral English Netral Mandarin
01:36wib
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan tak mencari Perang Dingin baru dengan China. Sejumlah jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di berbagai daerah menyoroti kasus-kasus dugaan kriminalisasi petani jelang Hari Tani Nasional.
Selama Enam Tahun tak ada Kemajuan, Pigai Minta Jokowi Sudahi Kepemimpinannya

Rabu, 21-Juli-2021 22:00

Natalius Pigai
Foto : Instagram
Natalius Pigai
28

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menilai selama enam tahun menjabat sebagai presiden, tidak ada kebijakan Jokowi yang secara substansial progresif (kemajuan), karena yang dilakukan Jokowi semuanya regres (kemunduran), dan destruktif (merusak).

Tokoh Papua ini pun meminta Jokowi untuk menyudahi kepemimpinannya, sebelum Indonesia masuk dalam kubangan.

Pernyataan Pigai ini merespon kebijakan Jokowi menerbitkan PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) sebagai pengganti PP Nomor 68 Tahun 2013, karena PP baru itu membuat rektor UI Ari Kuncoro tetap dapat rangkap jabatan dimana juga menjabat sebagai wakil komisaris utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

"6 tahun pimpin Indonesia tidak ada kebijakan Jokowi yang secara substansial progresif (kemajuan), yang Jokowi lakukan semuanya regres (kemunduran) & destruktif (merusak tatanan terlalu besar & dalam). Harus disudahi sebelum Indonesia masuk dalam kubangan," kata Pigai dalam akun instagramnya.

Seperti diketahui, Jokowi memberi karpet merah kepada rektor UU untuk tetap menjadi wakil Komut BRI dengan mengubah ketentuan pada pasal 35 huruf c PP Nomor 68 Tahun 2013 yang berbunyi; “Rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara (BUMN)/daerah maupun swasta”, menjadi berbunyi; “Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi pada BUMN/daerah maupun swasta” pada pasal 39 huruf c PP Nomor 75 Tahun 2021.

Dengan adanya perubahan ini, maka Rektor UI Ari Kuncoro aman di posisinya sebagai wakil Komut BRI yang merupakan salah satu BUMN bidang keuangan, karena wakil Komut bukan jajaran direksi.

Tak hanya Pigai yang mengkritik kebijakan Jokowi ini, tapi juga banyak tokoh lain, termasuk mantan Jubir KPK Febri Diansyah.

Sebelumnya, Jokowi juga membuat kebijakan yang kontroversial dan dinilai merugikan masyarakat dan negara, seperti penerbitan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinilai dapat merusak lingkungan dan membuat kehidupan kaum pekerja makin sulit karena dapat berstatus outsourcing seumur hidup (regres), dan merevisi UU KPK plus mengalihkan status pegawainya menjadi ASN yang dinilai sebagai bentuk pelemahan KPK (regres).

Khusus untuk masalah pendidikan, pemerintahan Jokowi membuat kebijakan rektor dipilih oleh presiden yang dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap dunia akademik dan perkampusan.

Dengan terbitnya PP 75 tersebut, banyak kalangan bahkan menilai kalau kebijakan pemerintah menerbitkan PP itu, juga menetapkan bahwa rektor dipilih oleh presiden, menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi memiliki kepentingan terhadap dunia kampus, yakni untuk meredam gerakan mahasiswa dan memberangus sikap kritis mereka.

Sebab, PP 75 diterbitkan setelah status rangkap jabatan Rektor UI terbongkar gara-gara memanggil BEM UI yang memberi julukan The King of Lip Service kepada Jokowi. 

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani