Netral English Netral Mandarin
23:02wib
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keputusan pemerintah untuk menggelontorkan dana triliunan rupiah ke perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng dinilai sudah sangat tepat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan kasus korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan 2011-2016.
Sempat Ribut Masalah Anggaran, Bamsoet dan Sri Mulyani Akhirnya Bertemu, Ini yang Disepakati...

Sabtu, 04-December-2021 17:15

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani foto bersama di Rapimnas Kadin di Nusa Dua Bali.
Foto : Dok. MPR RI
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani foto bersama di Rapimnas Kadin di Nusa Dua Bali.
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu di sela-sela pembukaan Rapimnas KADIN yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Nusa Dua Bali, Jumat (3/12/2021). Momen itu terjadi di tengah ramainya kisruh pimpinan MPR dan Menkeu soal masalah anggaran MPR.

Usai pertemuan, Bamsoet menyampaikan bahwa ia bersama Sri Mulyani sepakat untuk saling bertemu dalam forum resmi antara Menteri Keuangan dengan pimpinan MPR. Pertemuan akan membahas berbagai hal, khususnya untuk meningkatkan sinergitas antara MPR dengan Kementerian Keuangan.

"Kita hargai kesediaan Menteri Keuangan hadir ke MPR RI untuk berdiskusi tentang banyak hal. Mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini antara Kementerian Keuangan dengan MPR RI, bukanlah tekait masalah anggaran. Melainkan lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan. Agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman, dan demi terciptanya hubungan saling menghormati, kita sepakat untuk saling bertemu," kata Bamsoet dalam keterangannya, dikutip Sabtu (4/12/2021).

Mantan Ketua DPR itu menegaskan, MPR senantiasa mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara, khususnya dalam meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor. Sekaligus mendukung pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional 2022.

"Disaat pemerintah mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi, MPR RI memperkuatnya dengan mengantisipasi dampak pandemi dari sisi ideologi, yakni dengan menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Mengingat pandemi Covid-19 juga mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis," tegas Bamsoet.

Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 huruf c, menegaskan bahwa MPR mendapat tugas mensosialisasikan Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).

Menurut Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia itu, dalam perkembangannya, implementasi 4 pilar dan konstitusi di sektor perekonomian merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian.

"Perlunya pemahaman kebangsaan di sektor perekonomian khususnya terhadap ancaman neoliberalisme dalam perekonomian Indonesia saat ini penting. Mengingat bukan sekadar mitos melainkan sudah dirasakan sangat nyata," tambah Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, menilai maraknya praktik neoliberalisme dalam perekonomian cenderung akan memancing reaksi perlawanan kalangan masyarakat dengan menggunakan pelbagai paham pemikiran sehingga memunculkan pengerasan sosial yang bisa berpotensi ancaman bagi kebutuhan NKRI.

Sehingga, lanjut Bamsoet, MPR memandang perlu untuk terus memasyarakatkan dan menyosialisasilan 4 Pilar untuk menjaga keutuhan NKRI, menjalankan konstitusi sehari-hari terutama di bidang ekonomi, dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen di bumi Pertiwi yang penuh dengan kebhinekaan.

"MPR juga mendorong agar Tahun 2022 mendatang merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk kian memperkenalkan Pancasila ke level dunia. Dan ajang G-20, seiring dengan era presidensi Indonesia, Indonesia bisa menegaskan sebuah gagasan kenegaraan yang lebih baik kepada dunia, berupa Pancasila dan nilai-nilai 4 pilar lainnya.  MPR akan terus mengupayakan sosialisasi ke level global tersebut," paparnya.

Bamsoet menjelaskan, menghadapi tahun 2022, seluruh kementerian dan lembaga negara harus bersatu padu. Sehingga kepercayaan investor bisa tetap meningkat, dan perekonomian nasional bisa tetap tumbuh positif. MPR RI mendukung sepenuhnya komitmen pemerintah dalam memaksimalkan APBN tahun 2022 untuk melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka penguatan pondasi ekonomi Indonesia baik itu melalui reformasi penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi.

"Penting untuk diingat, tahun 2022 adalah periode terakhir defisit APBN dapat di atas 3 persen. Sekaligus menjadi momen penting bagi Indonesia yang memegang Presidensi G20. MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling representatif karena diisi 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD, siap mendukung pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang partisipatif. Sehingga pada 2022 nanti, Indonesia bisa keluar dari jerat pandemi Covid-19," pungkas Bamsoet.

Diketahui, selain Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani, turut hadir dalam Rapimnas KADIN Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati

Berita Terkait

Berita Rekomendasi